Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Komisi X
 
Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok | 2018-07-04 05:21:30

LOMBOK, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi menyatakan keprihatinannya atas beredarnya tenun produk China di Lombok. Hal ini menurutnya akan mematikan pemasaran tenun dari pengrajin-pengrajin tradisional setempat.

"Untuk membendung maraknya produk tenun di Lombok ini, kami minta pemerintah daerah harus membuat peraturan yang
...

PSON Hambalang Perlu Dilanjutkan | 2016-03-24 21:15:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menyatakan sepakat Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (PSON) di Hambalang, Bogor dilanjutkan. Dari pada terbengkalai, kemudian dana triliuan yang dikeluarkan hilang percuma, proyek itu perlu dilanjutkan dengan berbagai konsekuensi.

"Intinya, saya mengap
...

TK dan 4 M Agar Target Kunjungan Wisatawan Tercapai | Monday 26 Jan 2015 13:52:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan target kunjungan wisawatan mancanegara ke Indonesia sebanyak 20 juta dan 275 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019. Anggota Komisi X Sofyan Tan mengusulkan, dibutuhkan 4M dan TK agar target kunjungan wisatawan ini dapat dicapai.

“Persoalan kita adalah persoalan suatu bisnis itu bisa berhasil atau
...

Sumber Dana Program KIP Harus Jelas | Friday 07 Nov 2014 21:48:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya menegaskan, pemerintah harus dapat menjelaskan dari mana asal sumber dana untuk penyelenggaraan program Kartu Indonesia Pintar. Pasalnya, sebagai Komisi yang membidangi pendidikan, belum mendapat penjelasan dari pemerintah mengenai program ini.

“DPR juga ingin mengetahui soal Kartu I
...

DPR Apresiasi Tindakan Walikota Surabaya | Tuesday 21 Jan 2014 17:53:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Oelfah A. Syahrullah Harmanto mengapresiasi tindakan yang telah dilakukan Walikota Surabaya, Tri Rismaharani yang telah melaporkan dugaan adanya barter binatang di Kebon Binatang Surabaya (KBS) dengan barang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sangat apresiasi sekali dengan tindakan Ibu Wali
...

DPR Segera Lakukan Uji Publik Kurikulum 2013 | Monday 18 Feb 2013 08:33:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna memantapkan perubahan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) menjadi Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR RI akan segera melakukan uji publik dan mendengar aspirasi pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait kuriku ...

Komisi X DPR RI Nilai Wisata Merapi Belum Dikoordinir Dengan Baik | Tuesday 04 Dec 2012 08:45:55

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pariwisata merupakan sektor utama dan sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Banyaknya Obyek dan daya tarik wisata DIY, menjadi tujuan Tim Kunjungan Lapangan Komisi X DPR RI.

Tim Komisi X DPR RI, dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD) berkunjung ke destinasi wisata bar
...

Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Masyarakat Gorontalo | Saturday 10 Nov 2012 13:39:22

GORONTALO, Berita HUKUM - Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri melakukan peninjauan ke Propinsi Gorontalo untuk melihat kondisi di sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan.

Pada kesempatan itu, Tim Kunker mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo dan jajara
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]