JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan, bakal membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan. Hal itu dikatakan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya seusai bersama rombongan anggota Komisi XIII melakukan inspeksi mendadak alias sidak di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan banyak dikritik kalangan legislator di Parlemen, terutama Komisi XI DPR RI. Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR RI.

Penilaian ...Berita Selengkapnya

LOMBOK, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi menyatakan keprihatinannya atas beredarnya tenun produk China di Lombok. Hal ini menurutnya akan mematikan pemasaran tenun dari pengrajin-pengrajin tradisional setempat.

"Untuk membendung maraknya produk tenun di Lombok ini, kami minta pemerintah daerah harus membuat peraturan yang ...Berita Selengkapnya

PEKANBARU, Berita HUKUM - Penyelundupan rokok dan minuman keras beralkohol ilegal masih marak di Tanah Air. Bea Cukai dalam laporannya di hadapan Tim Kunker Komisi XI DPR RI di Pekanbaru, Riau, memperkirakan kerugian negara akibat barang haram ilegal ini sekitar Rp 5,6 Miliar. Langkah Bea dan Cukai yang menyita barang-barang ilegal ini pun mendapat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hujan besar dan cuaca buruk tidak mengurangi semangat Tim Kunspek Komisi X DPR RI untuk mensosialisasikan revisi Undang-undang nomor 4 tahun 1990 ke Jogjakarta baru baru ini.

Rangkaian Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI diikuti 20 anggota dari seluruh Fraksi dipimpin Ketua komisi X DPR RI Djoko Udjianto. Dalam pertemuan di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih meminta pemerintah daerah untuk lebih memerkenalkan dan mengembangkan potensi produk-produk unggulan di wilayahnya dengan merek-merek lokal. "Merek impor ini sudah banyak yang kita besarkan, sedangkan merek lokal malah terbenam," kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah yang memberi hak pengelolaan pulau kepada pihak asing dinilai Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra sebagai bentuk menggadaikan harga diri bangsa. Menurutnya, dengan mempersilahkan investor asing mengelola pulau-pulau terpencil di Indonesia bisa memicu persoalan baru apalagi jika pemerintah hanya meli ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemutusan hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase terkait bank persepsi oleh Kementerian Keuangan, sebetulnya sudah lama disuarakan, agar pemerintah tak perlu banyak melibatkan bank-bank asing untuk menampung dana pengampunan pajak. Kasus ini adalah warning atas potensi bencana keuangan nasional.

Heri Gunawan Anggota K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekolah rusak belum menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun rusaknya fasilitas sekolah sudah terbukti membahayakan siswa. Alokasi anggaran pemerintah belum memprioritaskan perbaikan fasilitas pendidikan.

Menurut Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah dari fraksi partai Golkar di Dapil Jawa Barat XI ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Politik anggaran yang disusun pemerintah dinilai tidak sehat dan tidak kredibel. Banyak target ekonomi yang meleset dan Indonesia masih bergantung pada utang luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK juga mengalami crash dalam meraih target pertumbuhan sebesar 7 persen.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengungkapkan hal ini R ...Berita Selengkapnya