| Komisi V DPR |
|
|
| |
| DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel | 2021-01-16 20:18:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah bergerak cepat menangani bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Irwan mengingatkan, terdapat ribuan warga yang terendam banjir 2 meter sampai 3 meter di Kalsel dan korban meninggal serta luka-luka di Sulbar akibat gempa.
Hal itu dite ...Berita Selengkapnya |
| Public Service Tak Kenal Untung Rugi | 2018-12-19 07:04:55 |
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) jika dianalisis berdasarkan cost material pasti tidak menguntungkan. Tetapi karena LRT adalah public service maka disitulah kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kepentingan public service, maka layanan itu tidak mengenal untung dan rugi.
...Berita Selengkapnya |
| Data Kemiskinan di Indonesia Belum Akurat | 2018-09-29 09:07:12 |
 |
PAPUA, Berita HUKUM - Data kemiskinan yang akurat sangat berguna sebagai acuan bagi Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program pembangunan. Namun disayangkan, hingga kini data kemiskinan di Indonesia masih belum akurat, sebab masih ditemukan inclusion error.
"Kita belum m ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Apresiasi Peningkatan Produksi PT Bukit Asam | 2018-07-09 14:15:02 |
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mengapresiasi pendapatan PT. Bukit Asam (PTBA) Palembang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono pada saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PTBA Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/7).
"Memang dari sisi pendapatan dari tahun 20 ...Berita Selengkapnya |
| Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang | 2018-07-04 05:25:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mensinyalir ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan Lembaga One Single Submission (OSS). Dimana OSS muncul setelah ditetapkan pemerintah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik.
"Kami mengerti dan memahami hadirnya OSS dengan ...Berita Selengkapnya |
| Legislator: Potensi Indonesia Belum Dioptimalkan | 2018-04-13 07:30:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan letak wilayah Indonesia sangatlah strategis dalam peta jalur perdagangan internasional, karena masuk dalam wilayah poros maritim dunia. Namun potensi besar yang dimiliki Indonesia tersebut belum dieksplorasi secara maksimal oleh pemerintah.
Bambang mengatakan, de ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang | 2018-03-30 08:47:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat bersama DPR. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Men PAN-RB, dan Menkumham.
"RUU ini adalah hasil pembahasan antara kementerian ...Berita Selengkapnya |
| Program KUBE Butuh Penasihat Usaha | 2017-11-23 10:22:06 |
 |
MAMUJU, Berita HUKUM - Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga penerima bantuan KUBE. Usaha yang dibantu program KUBE tersebut harus mampu bertahan dan terus maju.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat di Mamuju ...Berita Selengkapnya |
| Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan | 2017-05-24 08:41:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan agar program dan kinerja pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pencitraan semata. Akibatnya anggaran negara terpakai hanya untuk urusan yang tidak tepat sasaran, tanpa hasil kerja yang memberikan manfaat bagi rakyat. Dia merasa amat terpanggil untuk meluruskan o ...Berita Selengkapnya |
| Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi | 2017-03-21 07:55:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI menyoroti soal pendidikan vokasi, hal ini menjadi perhatian guna mendukung peningkatan kualitas SDM industri nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno di ...Berita Selengkapnya |
|
|