| Komisi III DPR |
|
|
| |
| Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai | 2026-03-31 00:33:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI memberikan penghargaan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, beserta Jajarannya atas dedikasi dan kinerjanya dalam mengawal penyelesaian permasalahan yang terjadi antara warga dan pengembang di Cluster Vasana Neo Vasana Harapan Indah kota Bekasi.
Sebagai bentuk apresiasi, Komisi III DPR RI mem ...Berita Selengkapnya |
| Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman | 2026-01-26 12:38:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya (43), suami dari Arsita (39) korban penjambretan di Jalan Solo, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memicu sorotan publik. Pasalnya, penetapan status yang dilakukan oleh Polresta Sleman itu dinilai tidak mencermati peristiwa hukum dan rasa keadilan.
Ketu ...Berita Selengkapnya |
| Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi | 2023-06-11 00:01:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.
"Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat | 2022-07-22 14:24:55 |
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengusulkan agar masalah kemandekan proses eksekusi perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat ditarik kepusat untuk penyelesaiannya. Sebab pada prakteknya banyak eksekusi tidak bisa dijalankan karena terkendala masalah pengamanan dan biaya eksekusi.
"Kalau tadi kami den ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi | 2022-07-05 08:06:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menegaskan Undang-Undang (UU) Tentang Hukum Acara Perdata mendesak untuk segera direvisi. Mengingat, Supriansa mengungkapkan sebagaimana diketahui bersama bahwa UU Tentang Hukum Acara Perdata yang ada Indonesia sudah terlampau lama telah diatur sejak zaman Belanda.
Maka, Focus Group Di ...Berita Selengkapnya |
| Keanggotaan Komisi III DPR RI Ditetapkan | 2019-10-30 11:38:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menetapkan komposisi keanggotan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Periode 2019-2024. Seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/ ...Berita Selengkapnya |
| Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban | 2018-03-14 19:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran | 2018-02-14 10:55:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.
"Saya yakin, P ...Berita Selengkapnya |
| Muhajir Sodruddin Pertanyakan Visi KPK dalam Pencegahan Korupsi | Thursday 07 Feb 2013 02:03:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) DPR dengan KPK, Muhajir Sodruddin, Anggota baru di Komisi III DPR, dimana sebelumnya Muhajir, Politisi dari FPAN ini duduk di Komisi VI.
Muhajir mencecar pertanyaan kepada Komisioner KPK, "bila KPK melakukan proses penangkapan merupakan penegakkan hukum apa hanya sebagai pencintraan, baha ...Berita Selengkapnya |
| Gedung KPK Kebanjiran, Busyro Muqoddas: Minta Izin Penyidik Bereskan Kantor | Wednesday 06 Feb 2013 18:15:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat Rapat Dengar Pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rekan kerja Komisi III DPR, disaat Abraham Samad sedang menjawab pertanyaan dari Abu Bakar Al Habsi.
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas memohon izin kepada ketua sidang, Tjatur. "Izin pimpinan, saat ini gedung KPK banjir, dan air sudah masuk. Kami mohon izin ...Berita Selengkapnya |
|
|