AKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Sebab pemerintah perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan.

"Karena pada umumnya kantor kabupaten, kota, provinsi bahkan di p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya jika pulau tersebut disewa dengan jangka waktu tertentu melalui penanaman investasi dan sistem hak guna bangunan.

"Intinya tidak boleh ada penjualan pulau kepada pihak asing. Tapi, kalau sifatnya adalah pen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panja Undang-Undang Industri Pertahanan DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mempertanyakan kinerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam impor senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) milik Korps Brimob Polri sehingga menimbulkan kekisruhan antar TNI dan Polri.

"Terkait dengan kekisruhan impor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Arif Wibowo mengatakan FPDIP di DPR, tetap menolak kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

"Apakah memang diperlukan Lemsaneg membantu KPU ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR meminta Kemendagri dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan perbaikan terstruktur atas data penduduk, Integralisasi sistem kependudukan antara Pemerintah pusat, provinsi sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk menghindari deviasi angka dan kemungkinan terjadinya data pendud ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seskab Dipo Alam hari ini, Senin (26/11), memenuhi pangilan Komisi II DPR, guna memberikan penjelasaan terkait langkahnya melaporkan tiga kementrian dan Anggota DPR yang kongkalikong ke KPK. Sebagaimana diketahui sebelumnya Seskab Dipo Alam telah melaporkan tiga Kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Pertahanan, dan Per ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi II DPR umumkan 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketiga nama tersebut adalah, Jimmly Assidiqie, Saud Hamonangan Sirait dan Nurhidayat Sardini.

"Ketiga nama tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat usulan dari fraksi-fraksi DPR,"kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Su ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi II DPR RI akan mengusulkan kepada pimpinan DPR RI agar secepatnya membentuk tim guna menyelesaikan permasalahan tanah. Kesepakatan Komisi II DPR RI itu telah ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada pimpinan DPR.

“Kami sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR, karena telah memutuskan untuk mengusulkan seg ...Berita Selengkapnya