Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Komisi I DPR
 
Komisi I Setuju Jual Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Penyu-513 | 2022-01-28 14:00:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi surat permohonan mengenai penjualan Kapal Perang KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513, diwakili oleh masing-masing Fraksi, Komisi I DPR RI bersepakat menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (11/1) lalu.

Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meuty
...

Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan | 2017-11-09 12:39:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengatakan bahwa revisi UU Administrasi Kependudukan harus segera dilakukan menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.

Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyataka
...

DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Impor Senjata | 2017-10-02 16:06:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, segera menuntaskan polemik mengenai impor senjata api kombatan ke instansi non militer.

Istilah senjata api kombatan mengacu pada persenjataan di tingkat perorangan hingga regu yang bisa dipergunakan untuk keperluan pertempuran
...

Mahfudz Siddiq: Penyelesaian Masalah Papua dalam Tataran Kebijakan | Friday 24 May 2013 09:18:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam 2 tahun terakhir, Komisi I memberikan perhatian khusus pada dinamika persoalan Papua karena beberapa pertimbangan. Pertama kita inginkan Papua bagian dari NKRI yang secara politik stabil dan secara pembangunan signifikan sehingga akan mampu meningkatkan kualitas rakyat papua secara keseluruhan.

Dalam Raker Komisi I
...

Komisi I Akan Bahas Ketentuan Iklan Kampanye | Monday 28 Jan 2013 22:03:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat khusus dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna membahas peran KPI dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Terutama dalam penyusunan ketentuan iklan kampanye. Komisi I berharap KPI dapat bersikap tegas dalam mengawasi tayangan iklan kampanye yang berpotensi me ...

Komisi I DPR Terima Senator Amerika Serikat | Thursday 01 Nov 2012 16:13:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR menerima Senator Amerika Serikat Richard Lucar, tujuannya untuk membicarakan isu-isu internasional, domestik dan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, pemilihan Presiden di Amerika Serikat, dan demokrasi, serta teloransi dunia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan menjelaskan, Richard Lucar merupakan orang
...

Komisi I Desak KPI Komunikasikan P3 dan SPS kepada Stakeholder Penyiaran | Monday 08 Oct 2012 18:10:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI mendesak Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI-P) untuk mengkomunikasikan perubahan dan penundaan pada sejumlah pasal dalam Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Tahun 2012 kepada stakeholder penyiaran

Demikian salah satu kesimpulan RDP Komisi I dengan KPI Pusat, yang di
...

Komisi I DPR Gelar Fit and Proper Test 21 Calon Dubes | Wednesday 13 Jun 2012 07:46:53

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi I DPR pagi ini akan menggelar fit and proper test kepada 21 calon duta besar yang akan bertugas di luar negeri. Fit and Proper Test ini rencananya akan berlangsung secara tertutup.

"Mulai pukul 10.00 WIB. Tapi fit and proper test selalu dilaksanakan tertutup," ujar anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya, sebagaiman
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]