JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI memberikan penghargaan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, beserta Jajarannya atas dedikasi dan kinerjanya dalam mengawal penyelesaian permasalahan yang terjadi antara warga dan pengembang di Cluster Vasana Neo Vasana Harapan Indah kota Bekasi.

Sebagai bentuk apresiasi, Komisi III DPR RI mem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya (43), suami dari Arsita (39) korban penjambretan di Jalan Solo, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memicu sorotan publik. Pasalnya, penetapan status yang dilakukan oleh Polresta Sleman itu dinilai tidak mencermati peristiwa hukum dan rasa keadilan.

Ketu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.

"Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa anggaran penanganan perkara masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani. Sehingga, menurutnya, ada perkara-perkara yang terkesan mundur ditangani, namun sebenarnya karena keterbatasan anggaran tersebut.

"Kalau melihat anggaranya, ...Berita Selengkapnya

MATARAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengusulkan agar masalah kemandekan proses eksekusi perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat ditarik kepusat untuk penyelesaiannya. Sebab pada prakteknya banyak eksekusi tidak bisa dijalankan karena terkendala masalah pengamanan dan biaya eksekusi.

"Kalau tadi kami den ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menegaskan Undang-Undang (UU) Tentang Hukum Acara Perdata mendesak untuk segera direvisi. Mengingat, Supriansa mengungkapkan sebagaimana diketahui bersama bahwa UU Tentang Hukum Acara Perdata yang ada Indonesia sudah terlampau lama telah diatur sejak zaman Belanda.

Maka, Focus Group Di ...Berita Selengkapnya

AKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Sebab pemerintah perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan.

"Karena pada umumnya kantor kabupaten, kota, provinsi bahkan di p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi surat permohonan mengenai penjualan Kapal Perang KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513, diwakili oleh masing-masing Fraksi, Komisi I DPR RI bersepakat menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (11/1) lalu.

Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meuty ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menetapkan komposisi keanggotan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Periode 2019-2024. Seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan konsep usaha atau komersialisasi tidak relevan dengan aktivitas konservasi, yakni pelestarian atau perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga pemanfaatan hutan untuk peningkatan ekonomi perlu ditelaah lebih lanjut.

Demikian diungkapkannya di sela-se ...Berita Selengkapnya