JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Ini !! Rabu (11/5). WALHI, Greenpeace dan JATAM bersama dengan ribuan masyarakat korban Industri Batubara dan PLTU dari Batang, Pelabuhan Ratu, Cirebon, Indramayu, Kaltim, Kalsel, Bengkulu dan Sumsel serta masyarakat yang peduli dengan lingkungan Hidup dan HAM, mengambil bagian dalam aksi global "Break Free" Untuk menga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil mengharapakan adanya tradisi baru dalam penjaringan calon Kapolri merupakan awal yang baik untuk Polri agar semakin kuat, kenapa KPK dan PPATK harus dilibatkan dalam proses seleksi calon Kapolri, kata Agus, karena kedua Lembaga tersebut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah sekian lama, pada tanggal 2 September 2013 Presiden akhirnya membentuk Badan REDD+ melalui Peraturan Presiden No. 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, Senin (9/9).

Proses politik untuk membentuk lembaga ini memakan waktu lebih dari ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi terhadap Susno Duadji. Hal ini disampaikan di Kantor ICW Jakarta Selatan, Kamis (25/4).

Tidak dicantumkannya perintah eksekusi dalam putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1260/pid.B/2010PN.Sel, menjadi argumentasi utama dan polemik huk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Sejahtera menemukan terjadinya penyanderaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 yang menguntungkan birokrasi dan utang.

Uchok Sky selaku koordinator advokasi menjelaskan belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2013 tumbuh sebesar 6 persen. Sedangkan belanja pegaw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Masyarakat Sipil segera mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU Intelijen. Titik berat dari upaya hukum ini adalah pasal 25 yang mengatur soal rahasia negara dari UU itu. Ketentuan itu dianggap paling berbahaya, karena merupakan pasal karet.

Langkah hukum ini akan dilakukan dengan mendaftarkan per ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas komitmennya dalam bidang pelestarian hutan Indonesia. Pasalnya, sebagian besar dari proyek percontohan pelestarian hutan itu, ternyata banyak yang gagal dan banyak mendapat protes dari ma ...Berita Selengkapnya

*Tak pantas “Prokoruptor” Pimpin DPR dan Jadi Kader Partai

JAKARTA-Ketua DPR Marzuki Alie dari Partai Demokrat pada Jumat (29/7) lalu, menyampaikan dua pernyataan yang kontroversial yaitu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengampunan bagi para koruptor.
Bukan kali pertama Marzuki Alie ini bicara secara tidak logis, sebelumny ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Mahkamah Pidana Internasional, mendesak pemerintah Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma. Pasalnya, Indonesia selama ini telah mengemukakan niatnya untuk menjadi pihak dalam Statuta. Pemerintah juga berkomitmen untuk meratifikasi pada 2013.

Hal ini bagian dari perayaan hari keadilan internas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengkaji ulang izin pembukaan hutan dan menyempurnakan tata kelola hutan untuk memperkuat pelaksanaan moratorium dua-tahun konversi hutan yang sudah dicanangkan sejak Mei 2011. Demikian dikatakan juru kampanye poli ...Berita Selengkapnya