|
|||||
| Perlu Adanya Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik | 2018-12-12 14:59:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai perlu adanya sosialisasi lebih jauh terkait Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasalnya sejak 10 tahun disahkan, masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana memperoleh hak untuk mengakses informasi publik. |
||||
| Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat | 2018-12-11 16:50:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan bahwasanya kedaulatan Negara Indonesia ada di tangan rakyat. Untuk itu, ketika rakyat meminta informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan jalannya pengelolaan negara ini, badan publik wajib untuk menginformasikanya semaksimal mungkin. |
||||
| Pemerintah: Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan demi Kepentingan Publik | 2016-03-30 09:28:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Senin (28/3). Agenda sidang perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016 tersebut adalah mendengar keterangan pemerintah dan DPR. |
||||
| Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan Dirahasiakan, Buruh Gugat UU KIP | 2016-02-23 20:19:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang dinyatakan bersifat rahasia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dinilai merugikan pekerja. Pasalnya, ketentuan tersebut membuat nota pemeriksaan hanya dapat diakses oleh pihak pengusaha. |
||||
| Ketua MK: Memperoleh Informasi adalah Hak Konstitusi | Saturday 20 Sep 2014 17:10:36 | |||||
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Jaminan hak konstitusional warga negara merupakan salah satu alasan berdirinya negara dan pembentukan konstitusi. Dengan demikian semua organ Negara dan aktivitas negara yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah urusan publik dan harus diketahui oleh publik. Oleh karena itu kete ...Berita Selengkapnya |
||||
| Menguji Pasal Pidana UU KIP Soal Informasi Rahasia Negara | Friday 13 Jul 2012 04:10:09 | |||||
 |
BEKASI, Berita HUKUM - Muhammad HS Ketua Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia kembali melaporkan pejabat publik ke Polisi. Kali ini yang dilaporkan adalah Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu M Syamsudin dan Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi Mohamad Jufri. Kalau sebelum-sebelumnya para pejabat publik yang dipolisikan Muhammad HS adalah terkait sang ...Berita Selengkapnya |
||||
| SP Pewarta Resmi Tunjuk LBH REFORM NTB Terkait Tuntutan Kepada BPK | Saturday 30 Jun 2012 12:19:30 | |||||
 |
MATARAM, NTB (BeritaHUKUM) - Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (SP Pewarta) organisasi pekerja jurnalis yang berbasis di Sumbawa Barat resmi mengajukan laporan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pejabat BPK NTB, terkait upaya menghalang-halangai tugas wartawan dan menolak memberikan informasi publik sebagaimana diatur Undang Un ...Berita Selengkapnya |
||||
