RIAU, Berita HUKUM - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis kepada PT Merbau Pelalawan Lestari untuk membayar denda sejumlah Rp 16, 2 triliun ke negara.

Vonis dengan denda membayar uang Rp 16,2 triliun tersebut, merupakan pemecahan rekor atas kejahatan lingkungan di Indonesia. Sebelumnya, MA menjatuhkan vonis terhadap PT Kallista A ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perluasan pengecualian penggunaan barang bukti kayu hasil pembalakan liar dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) akan meningkatkan kasus pembalakan liar di hutan konservasi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menelisik hasil putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Terpidana Labora Sitorus selaku pemilik PT Rotua di kota Sorong Provinsi Papua Barat, "yang hingga saat ini PT Rotua masih terus beroperasi padahal sudah dilarang untuk menerbitkan dokumen penatausahaan hasil hutan," ujar Fahmi Hafel Sip, Direktur Ekse ...Berita Selengkapnya

AMURANG, Berita HUKUM - Ribuan hektar hutan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) rusak. Hal tersebut berdasarkan data Dinas Kehutan Kabupaten Minsel, saat ini Minsel memiliki kurang lebih 17.931 hektare (ha) hutan dalam keadaan rusak, dari total 52.904,24 ha luas hutan di Minsel. Sementara rusak sangat kritis ada 1.875 hektar, kritis sel ...Berita Selengkapnya

PELALAWAN, Berita HUKUM - Kerusakan hutan dan perubahan fungsi lahan perlu menjadi perhatian secara serius oleh semua pihak. Pasalnya, kerusakan hutan dan perubahan lahan ternyata memberikan kontribusi besar bagi memburuknya perubahan iklim.

Untuk itu, sebuah ancaman kelestarian hutan perlu diantisipasi secara optimal agar seluruh aktivitas pemb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 14.212 kilometer persegi hutan di Kalimantan hilang dalam kurun waktu 2000 – 2010. Kerusakan hutan umumnya disebabkan penebangan kayu. Uniknya, luas hutan di daerah konsesi kayu dan hutan alami ternyata tak jauh berbeda.

Namun, hutan rusak karena perkebunan sawit menduduki posisi teratas. Demikian kesimpulan hasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi hutan di Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bukti efektivitas kebijakan dalam mencegah pembalakan dan kerusakan hutan.

Lebih dari 80% hutan tropis Borneo di wilayah Malaysia rusak parah akibat pembalakan. Hal ini terutama terjadi di negara bagian Sabah dan Sarawak yang sudah lama dikenal sebagai lokasi utama d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam waktu dekat ini, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional akan mengajukan gugatan warga (citizen lawsuit) dan class action terkait kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, terutama di Riau dan Jambi.

Walhi juga telah melaporkan 117 perusahaan di Riau plus dua di Jambi kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). “Usa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Sikap pemerintah Indonesia yang tidak pernah menuntut perusahaan yang mencemarkan lingkungan. Menjadikan, negeri ini layaknya surga bagi pencemar.

Pasalnya, sebagai pengelola uang rakyat wajar saja Pemerintah selalu mengeluarkan anggaran dari APBN untuk mengatasi kebakaran hutan.

“Tetapi setelah itu, selalu diam tid ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tata kelola sektor kehutanan Indonesia dinilai gagal karena praktik korupsi dan salah urus pemerintah yang berdampak serius terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Demikian terungkap dalam Laporan Human Right Watchs (HRW) berjudul “Sisi Gelap Pertumbuhan Hijau: Dampak Hak Asasi Manusia dari Tata Kelola yang Lemah s ...Berita Selengkapnya