JAKARTA, Berita HUKUM - Kecaman terhadap naskah akademik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara hingga kini belum juga mereda.

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho sangat menyayangkan naskah akademik Keppres tersebut sangat kental dengan nuansa memutarbalikkan se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3) masih membingungkan dalam pengimplementasiannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna mencegah penyebaran virus Co ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat komunikasi dari Universitas Trisaksi, Rama Yanti melihat kasus Keppres bodong untuk Dirjen Imigrasi menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo sedang menghadapi bahaya yang mungkin tidak disadarinya.

"Musuh dalam selimut Presiden Jokowi terlihat semakin berani melakukan aksi yang mengatasnamakan Presiden, atau dengan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) Triawan Munaf menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang ia laporkan terkait struktur di Barekraf.

“Organisasi kan masih dalam proses. Pak Jokowi menanyakan sampai di mana, karena ini menyangkut undang-undang dan waktu yang cukup lama,” kata Triawan di Kompleks Istana ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha membenarkan adanya Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie (waktu itu) pada 20 November 1998 mengenai pemberhentian dengan hormat Letjen TNI (waktu itu) Prabowo Subianto dari dinas keprajuritan Angkatan Bersenjatan Republik Indon ...Berita Selengkapnya

CIANJUR, Berita HUKUM - Setelah melihat langsung lokasi dan mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dihasilkan dalam penelitian mengenai situs purba Gunung Padang, di Padang, Desa Karyamukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (25/2) siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, ia akan mengambil suatu posisi, keputusan, yang menj ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sejak dibacakannya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang permohonan gugatan posisi Wakil Menteri, maka sejak itu pula tidak ada lagi Wakil Menteri dalam struktur KIB II. Keberadaan dari Wakil Menteri baru dapat dianggap sah setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperbaiki Keppres pengangkatan mereka.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski telah menjadi terpidana, Muhammad Misbakhun masih saja menerima gaji serta tunjangan lainnya sebagai anggota DPR RI. Pasalnya, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga meneken surat keputusan presiden (Keppres) pemberhentiannya sebagai anggota Dewan.

Atas dasar tersebut, Badan Kehormatan (BK) D ...Berita Selengkapnya