|
|||||
| Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada | 2024-11-14 22:32:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan hukum dan data. |
||||
| DPRD Berwenang Tunjuk Kepala Daerah Apabila Terjadi Kekosongan Jabatan | 2018-07-18 19:05:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menjelaskan, DPRD berwenang untuk memilih Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. |
||||
| PP 12 Tahun 2018, DPRD Bisa Angkat dan Berhentikan Kepala Daerah | 2018-05-25 04:23:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Melalui PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pantaskah Kepala Daerah Naik Gaji? | Thursday 21 Feb 2013 10:49:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menjadi kepala daerah atau pejabat publik terlebih sekelas bupati atau wali kota barangkali idaman banyak orang. Baik itu melalui jalur independen atau menggunakan mesin partai politik, jabatan bupati diperebutkan. Tetapi pantaskah para Kepala Daerah ini naik gaji?. |
||||
