JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., memberi catatan kritis program perlindungan sosial yang menjadi salah satu agenda utama APBN 2023, tahun sesudah pandemi covid-19. HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid melihat komitmen Pemerintah untuk perlindungan sosial di tahun 2023 malah melemah. Tidak menguatkan Kem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) serta Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial dari struktur organisasi Kemensos. Hidayat juga menolak penambahan jabatan Wakil Menteri Sosial yang telah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai hal yang utama perlu dilakukan pemerintah adalah memberantas kemiskinan, bukan menghapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir-Miskin (Ditjen PFM) yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu disampaikan Iskan dalam menanggapi terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2021, y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk ke sekian kalinya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memperlihatkan sifat tempramennya di muka umum. Dalam kunjungan kerjanya ke Lombok Timur, Rabu (13/10), dirinya memarahi seorang warga yang protes mengenai distribusi bantuan sosial (bansos).

Kejadian ini terekam dalam video yang diperoleh Kantor Berita Politik RMO ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak ingin berhenti sebagai program di tingkat Direktorat Jenderal Kementerian Sosial, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori berharap penanganan anak yatim menjadi kebijakan prioritas di tingkat negara. Demi merealisasikan harapan tersebut, ia mengusulkan agar segera dibentuk regulasi setingkat undang-undang.

Hal tersebut d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, pihak Komisi VIII DPR tidak pernah diajak bicara terkait rencana pemberian bantuan sosial tunai (BST) selama PPKM Darurat.

Akibatnya, Kemensos dinilai telah melampaui kewenangan terkait rencana pemberian BST tersebut.

"Komisi VIII DPR RI belum pernah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, kembali mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengajukan perpanjangan program bantuan sosial tunai yang akan berakhir pada April 2021. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pernyataan terbarunya mengisyaratkan bantuan sosial ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Sosial Agus Gumiwang menyampaikan harapannya kepada seluruh Penyuluh Sosial di Indonesia untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi ke depan.

Hal itu perlu diterapkan guna meningkatkan sumber daya manusia serta mensosialisasikan berbagai program pemerintah, terlebih yang berkaitan dengan lingkup sosial.

"Kita s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Demi mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan bagian dari upaya pelayanan sosial terarah, terpadu dan berkelanjutan, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia sejak 2017 mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN).

Diketahui adapun tujuan pengembangan SKSTN adalah untuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka menyambut Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), dilangsungkan acara Deklarasi Kesepakatan Bersama Penyuluh Sosial dalam Gerakan Indonesia Bersih Narkoba dan Pornografi, yang digagasi oleh Panitia bersama antara Kemensos, Kodim 05/02, dan Bakornas GMDM yang mengambil lokasi kegiatan di GOR Jakarta Utara, te ...Berita Selengkapnya