|
|||||
| Proyek Kementerian PUPR Rp 98,7 Milyar Long Apari di Tuding Gagal, Ternyata Kontraktor di Black List | 2017-03-17 13:46:51 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dilaporkannya proyek pengembangan infrastruktur pemukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2016/2017 senilai Rp 98.702.178.000,- di wilayah Kecamatan Long Apari dan sekitarnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana PT. Anu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Anggota DPRD: Semua Petinggi Desa di Long Apari Nyatakan Nol Proyek dari Kementerian PUPR Rp 98,7 Milyar | 2017-03-02 16:01:41 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Menyusul dilaporkannya proyek pengembangan infrastruktur pemukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2016/2017 senilai Rp 98.702.178.000,- pada wilayah Kecamatan Long Apari dan sekitarnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim). |
||||
| Diduga Ada Korupsi 16 Milyar, Proyek Rp 98,7 Milyar di Long Apari Dilaporkan ke Kejaksaan Agung | 2017-02-22 04:46:50 | |||||
|
SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek pengembangan infrastruktur pemukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2016/ 2017 senilai Rp 98.702.178.000,- pada wilayah Kecamatan Long Apari dan sekitarnya di Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana PT Anugrahjaya No ...Berita Selengkapnya |
||||
| Lagi, Anggota Dewan Pertanyakan Proyek Kemenpera Rp98,7 Milyar di Daerah Perbatasan Long Apari | 2017-02-08 07:13:13 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pekerjaan proyek pengembangan infrastruktur pemukiman Long Apari dan sekitarnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) senilai Rp 98.702.178.000,- diduga adanya mark up yang berbau korupsi yang merugikan masyarakat. |
||||
| Thomas Ngau Keberatan SMSnya Dijadikan Anggota DPRD untuk Pemberitaan Dugaan Korupsi Proyek PUPR | 2017-02-04 19:23:08 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Thomas Ngau, SH sebagai Ketua LSM Gerakan Pemuda Pembangunan Perbatasan dan LSM Lasan Tuyan melakukan protes atau keberatan terkait Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, Melkior Paron Tingang dari daerah pemilihan Kecamatan Long Apari dan Long Pahagi yang meminta pe ...Berita Selengkapnya |
||||
| Anggota DPRD Minta KPK dan Kejaksaan Turun Periksa Proyek PUPR Rp 98,7 Milyar di Long Apari | 2017-02-02 15:27:23 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perrwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu Melkyor Paron Tingang dari daerah pemilihan Kecamatan Long Apari dan Long Pahagi meminta penegak hukum Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) dan unsur Kejaksaan agar dapat memberikan respon untuk segera terjun kelapangan guna memeriksa pekerjaan proyek pengembang ...Berita Selengkapnya |
||||
| Proyek Kementerian PUPR Rp 98 Milyar di Long Apari Terhambat Diduga Berbau Korupsi | 2017-01-15 15:48:41 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pekerjaan proyek pengembangan infrastruktur pemukiman Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) senilai Rp 98.702.178.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD dan Anggaran Pendapatan dan Bela ...Berita Selengkapnya |
||||
| Proyek Kementerian PUPR di Long Apari Sekitar Rp98 Milyar Diduga Berbau Korupsi | 2016-10-07 11:05:25 | |||||
 |
SAMARINDA, Betita HUKUM - Pekerjaan proyek pengembangan infrastruktur pemukiman Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) senilai Rp 98.702.178.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD dan Anggaran Pendapatan dan Bela ...Berita Selengkapnya |
||||
| Direktur CV Triligon dan Konsultan Pengawas Ditahan Terkait Korupsi Rumah Sejahtera | 2016-03-16 00:27:04 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dalam melakukan serangkaian pemeriksaan penyidikan terhadap 2 tersangka yakni M Asrarudin Amir selaku Direktur CV Triligon dan Doni Ariwibowo selaku konsultan pengawas pada proyek pengembangan prasarana utilitas Rumah Sejahtera Tapak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kutai Kartanegara. |
||||
| KTNA: Pemda Aceh Tamiang Harus Bertanggung Jawab, Segera Turun Tangan Kasus RSS Nelayan | Saturday 07 Feb 2015 12:41:36 | |||||
 |
ACEH, Berita HUKUM - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang meminta pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengatasi pengutipan ilegal yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga nelayan penerima manfaat Rumah Sehat Sederhana (RSS) di kabupaten Aceh Tamiang. |
||||
|
|||||
