JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Hal itu dalam rangka menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk, berdasarkan data dari World Bank a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) pada 1 Juli 2021, Indonesia dinyatakan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 2019. Dengan demikian, kebijakan ekonomi perlu dievaluasi.

Demikian disa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia setidaknya telah mengeluarkan tiga kebijakan strategis dalam rangka mengatasi pandemi virus Corona. Ketiga kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritisi langkah pemerintah di bidang ekonomi terkait Stimulus Kebijakan Fiskal 1 dan 2 ditengah kondisi ekonomi Indonesia di masa pandemi Corona (Covid-19). Menurut Anis, Stimulus Fiskal 1 dikeluarkan Pemerintah saat belum ditemukannya kasus virus Corona di Indonesia. Langkah Stimul ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah selama ini. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau kepada pemerintah, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau ulang kebijakan dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Karena diyakini kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan bertolak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi XVI untuk mengatasi tekanan ekonomi global. Paket yang digadang-gadang yang banyak mendatangkan investasi asing ini justru akan megancam industri kecil. Pasalnya, investasi atau penanaman modal asing (PMA) tak lagi membutuhkan mitra usaha lokal dan PMA pun diarahkan pada par ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Daya serap penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN bidang logistik sampai Juni 2017 ternyata sangat rendah, bahkan ada yang belum terserap sama sekali. Ini tentu saja tak sejalan dengan paket kebijakan ekonomi XV yang dirilis Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono kecewa dengan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Pasalnya, tidak menjelaskan tentang realisasi 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015. Seharusnya, katanya, masyarakat patut mendapatkan hal terkait in ...Berita Selengkapnya