JAKARTA, Berita HUKUM - Kemenkumhan tidak dapat menyalahkan Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Supari pada hari Rabu, tanggal 20-5-2020 lalu, dengan alas an tidak meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Hal ini ditegaskan praktisi hukum Dolfie Romas, S.Sos, SH, MH, ketika dimintai komentarnya terkait polemik yang belakang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima anugrah penghargaan Antara Achievement Award dari Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA di Wisma Antara, Jakarta, Rabu Sore, sebagai pemimpin demokratis yang menjamin kebebasan berpendapat.

"Saya senang LKBN Antara turut mebangun kultur yang baik. Bangsa Indonesia dikenal p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Industri pers harus mengembangkan indealismenya menjadi pers nasionalis, yaitu pers yang membela kepentingan nasional dan selalu melakukan kontrol sosial. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie, saat mengikuti Press Gathering Koordinatoriat Wartawan DPR RI di Semarang, Sabtu (2/11) lalu.

Menurut Marzuki, obyektifit ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia menilai kebebasan pers saat ini sudah bukan lagi berada pada kondisi terancam tapi sudah kritis karena pemerintah dan aparat hukum tidak mampu mengawal amanah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang sangat jelas menjamin kebebasan pers.

Menurut Ketua Umum Serikat P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, prihatin dan menyesalkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam membuat peraturan tidak dilakukan secara teliti dan hati-hati, serta tanpa sinkronisasi dengan regulasi terkait yang masih berlaku ataupun sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Poros Wartawan Jakarta (PWJ) dengan tegas menolak peraturan pembatasan peliputan pers di DPR. Pers adalah mata dan telinga publik anggota DPR yang nota bene adalah perwakilan rakyat.

"Harusnya anggota DPR sadar dan taat kepada kebebasan pers dan mendorong kemerdekaan pers berjalan seiring proses demokrasi di Indonesia. Bu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Undang - Undang No 40 / 1999 tentang Pers (UU Pers) melindungi wartawan profesional dan bentuk pengakuan terhadap hak asasi warga negara Indonesia. Di sisi lain, UU Pers juga dijadikan sebagai tempat berlindung wartawan tidak profesional.

UU Pers memilik kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya antara lain, memberi peluang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pada Hari Pers Internasional yang jatuh pada 3 Mei, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengingatkan Pemerintah untuk lebih serius memberikan perlindung dan jaminan terhadap kesebebasan pers. Pasalnya dari catatan LBH Pers dan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) ada delapan kasus pembunuhan wartawan yang pelakunya belum di ...Berita Selengkapnya