Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Sucofindo
 
Kejati DKI Layangkan Panggilan Kedua untuk Dirut PT Sucofindo | Wednesday 09 Oct 2013 21:52:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M.Adi Toegaerisman menegaskan pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Presiden Direktur PT Sucofindo (Persero) Fahmi Sidiq (FS).

"Rencananya kami akan kembali mengirimkan surat panggilan kedua kepada FS. Kemarin kan, FS melalui penasehat hukumnya telah mengirimkan sura
...

Kasus Mendikbud, Hairuman: Aktor Korupsi ini Dirut PT Sucofindo | Thursday 12 Sep 2013 01:48:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung RI, diminta mampu membawa angin segar, guna menuntaskan berbagai kasus.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang kini dijabat Adi Toegarisman menggantikan Didiek Darmanto, oleh khalayak ramai diharapkan terus melakukan penyidikan guna menj
...

Kuasa Hukum Hwa Hok Steel: Import Limbah B3 Kesalahan Sucofindo | Friday 16 Mar 2012 01:12:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemasalahan import limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) belum juga terselesaikan, meskipun sudah jelas peristiwa ini merupakan kecolongan pihak PT Sucofindo yang memberikan keterangan kepada importir bahwa limbah tersebut bebas dari B3.

Untuk itulah pihak PT K Hwa Hok Steel selaku importir belum bersedia re-export li
...

Kasus Import Limbah, Komisi VII: Sucofindo Harus Bertanggung Jawab | Friday 02 Mar 2012 21:00:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi VII DPR RI kecewa dan geram atas peristiwa masuknya 118 kontainer yang berisikan ribuan ton limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Dan meminta pertanggung jawaban PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia sebagai pelaksana teknis.

“ Ini bagaimana bisa terjadi, memangnya Surveyor Indonesia dan Sucofindo tidak m
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]