KAMBOJA, Berita HUKUM - Untuk pertama kalinya, pengadilan Khmer Merah yang didukung PBB mendakwa dua pemimpin rezim Pol Pot bersalah atas genosida.

Nuon Chea, 92 tahun, adalah wakil Pol Pot, dan Khieu Samphan, 87 tahun, adalah kepala negara rezim Kamboja.

Mereka diadili karena menargetkan penghapusan dua etnis minoritas di Kamboja: Muslim C ...Berita Selengkapnya

KAMBOJA, Berita HUKUM - Partai berkuasa di Kamboja, Partai Rakyat Kamboja, (CPP) sudah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum meski diwarnai berbagai tudingan kecurangan.

Menurut Komisi Pemilihan setempat Perdana Menteri Hun Sen dari CPP memenangkan 68 kursi sementara kubu lawan di Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) hanya mendapat 55 ...Berita Selengkapnya

MAKASSAR, Berita HUKUM - Konferensi internasional kedua Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) di Makassar, akhir pekan ini (19-21 Mei 2013), agaknya sangat istimewa bagi pemerintahan Kamboja. Selain Perdana Menteri Samdech Techo Hun Sen dan Wakil Perdana Menteri Sok An, mereka membawa 36 pejabat negara, termasuk sejumlah menteri eko ...Berita Selengkapnya

CINA, Berita HUKUM - Mantan Raja Kamboja Norodom Sihanouk yang merupakan sosok berpengaruh di negeri itu meninggal dunia pada usia 89 tahun, demikian dinyatakan sejumlah pejabat resmi negara itu. Raja Sihanouk meninggal akibat serangan jantung di Beijing, Cina, kata asisten pribadinya, Pangeran Sisowath Thomico seperti ditulis oleh kantor berita Ky ...Berita Selengkapnya

PHNOM PENH (BeritaHUKUM.com) – Pengadilan Kamboja untuk Khmer Merah yang didukung PBB, ternyata kehabisan dana untuk membayar gaji ratusan pegawai. Tidak satupun dari 300 pegawai di pengadilan tersebut—mulai dari hakim hingga supir—belum mendapat gaji bulan Januari ini. Bahkan, diperkirakan takkan pula mendapat gaji Februari hingga Maret nanti.

...Berita Selengkapnya

PNOM PEHN (BeritaHUKUM.com) – Seorang hakim asal Jerman, Siegfried Blunk yang menangani dakwaan para tersangka kejahatan perang Khmer Merah di sidang yang didukung PBB, mengundurkan diri. Pengunduran diri itu didasari tingginya campur tangan pemerintah dalam penyelidikan kasus-kasus baru.

Sebelumnya, hakim Blunk dikecam sejumlah organisasi hak a ...Berita Selengkapnya