|
|||||
| Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat | 2024-07-04 16:27:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan, pemberhentian tetap atau memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024). |
||||
| Ketua KPU RI Langgar Kode Etik Soal Gibran Rakabuming Raka Jadi Peserta Pilpres 2024 | 2024-02-05 20:41:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari divonis melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024. |
||||
| Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027 | 2022-02-19 06:38:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyetujui 7 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR RI untuk ditetapkan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi | 2021-01-16 21:02:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengimbau anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan sanksi atas pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman, yang dilayangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu sebagai pembelajaran dan evaluasi. Dirinya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali sehingga tercipta pesta ...Berita Selengkapnya |
||||
| Konsultasi DPR dan KPU Hasilkan Tiga Kesimpulan | Wednesday 06 May 2015 19:03:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, Ketua Kelompok Fraksi Komisi II, dengan Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri menghasilkan tiga kesimpulan. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, usai rapat di Gedung Nusantara III, Senin (4/5). |
||||
| KPU Targetkan 24 Juni 2014 Surat Suara Terdistribusikan | Sunday 15 Jun 2014 00:53:09 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya menyelesaikan kebutuhan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, terutama untuk pencetakan dan pendistribusian surat suara. KPU menargetkan pada tanggal 24 Juni 2014 seluruh surat suara sudah terdistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. |
||||
| Kejaksaan Awasi Penggunaan Anggaran KPU dan Panwaslu | Saturday 22 Sep 2012 15:22:52 | |||||
 |
PALOPO, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Palopo mengawasi penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Palopo pada tahapan Pilgub dan Pilwalkot. Bahkan, dua anggota intelijen kejaksaan ditugaskan di KPU dan Paswalu untuk memantau secara langsung. |
||||
| Wajah Lama Ikut Ramaikan Calon Anggota KPU-Bawaslu | Wednesday 11 Jan 2012 01:33:19 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim Seleksi Penyelengara Pemilihan Umum (Timsel) mengumumkan hanya 106 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 61 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang lolos seleksi administrasi. Sedangkan 500 calon anggota KPU dan 233 calon anggota Bawaslu tidak lolos seleksi. |
||||
| Calon Anggota KPU dan Bawaslu Harus Telah Lima Tahun Keluar dari Parpol | Thursday 05 Jan 2012 00:14:45 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Persyaratan bagi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik (parpol) pada saat mendaftar. |
||||
