JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan terdapat sejumlah sorotan yang harus diperhatikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyusul sinetron 'Suara Hati Istri: Zahra' yang belakangan ini ramai dibincangkan, salah satunya adalah KPI agar lebih meningkatkan pengawasan penyiaran.

"Dalam konteks ini, kami men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengawasi Youtube dan Netflix. Karena Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia.

"Tidak ada dasar hukumnya KPI ingin mengawasi Youtu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memutuskan menjatuhkan sanksi teguran kepada program siaran jurnalistik "Editorial Media Indonesia" di Metro TV. Sanksi tersebut diberikan lantaran program yang tayang pada 1 Desember 2017 pukul 07.20 WIB di Metro TV dinilai melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiara ...Berita Selengkapnya

LHOKSUKON, Berita HUKUM - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menyatakan bahwa Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) lolos untuk menjadi peserta pemilu 2014, ternyata berdampak dalam rekrutmen Bacaleg pada Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PKPI Aceh Utara.

Dijelaskan, sejumlah bacaleg yang sudah mendaftarkan dirinya akhirnya memutuskan p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (25/3) akhirnya meloloskan Partai Kesatuan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk ikut Pemilu 2014. Keputusan ini merupakan respon KPU terhadap putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk PKPI.

KPU yang dipimpin langsung oleh Husni Kamil Manik, selaku Ketua KPU setelah meng ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Ketua Bawaslu Republik Indonesia Muhammad El Hamid, menjelaskan kepada wartawan Rabu (27/2) malam di Grand Angkasa Hotel Medan bahwa pekan depan Bawaslu akan melakukan upaya Hukum terkait putasan Bawaslu yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

El Hamid mengatakan, sementara kami akan mencoba melakuka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, tidak dapat melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/ 2013 terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.

“Pada 7 Februari lalu kami telah menerima salinan Keputusan Bawaslu terkait PKPI itu. KPU kemudian mengambil kew ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - 14 dari 24 Partai yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu merapatkan barisan pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Partai milik Sutiyoso ini adalah Partai yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai peserta pemilu 2014 mendatang. Mereka melakukan pertemuan untuk bersatu.

Partai yang melakukan pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) belum tentu menjadi peserta pemilu 2014. Walaupun partai yang diusung mantan Gubenur DKI Jakarta, Sutiyoso mendapat angin segar dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati pihaknya musti mencermati keputusan tersebut. “ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya akan memutuskan nasib Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pasca memenangkan gugatan atas KPU di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN), paling lambat Senin (25/3).

"Kemarin sudah diputus di PT-TUN, kami akan respons segera. Lima kom ...Berita Selengkapnya