JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, berdasarkan data yang dimiliki Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) baru 76% rakyat indonesia yang memiliki Jamkesmas, ini berarti masih ada 24% rakyat sama sekali tidak mempunyai Jamkes dan akan ditolak berobat di rumah sakit (RS) pada 1 Januari 2014. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal menegaskan, ada 10,3 juta rakyat miskin di seluruh Indonesia dan tidak mampu, ditolak berobat kerumah sakit.

Menurut Said Iqbal, "dalam pelaksanaan BPJS ini pemerintah melanggar konstitusi sebab, sampai dengan hari ini Jumlah PBI masih belum jelas dan menitik beratkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari ini Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang telah gegabah dalam membuat amar putusan, sehingga dapat dinilai cacat demi hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan No. 404/PDT/2012/PT.DKIJAKARTA yang isinya menya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menyikapi hasil rapat pemerintah yang dipimpin Wakil Presiden RI tentang besarnya iuran PBI 19.000 perorang untuk 86,4 juta orag. Maka KAJS menolak keputusan tersebut dan akan melakukan perlawanan secara hukum. Karena bertentengan dengan konstitusi yaitu UUD 1945, UU SJSN, UU BPJS serta akan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Aksi Jaminan sosial (KAJS) yang terdiri dari serikat pekerja, serikat petani, serikat nelayan, gerakan masyarakat lainnya, dan Mahasiswa menyikapi keputusan Pemerintah, tentang data peserta penerima bantuan iuran sebanyak 86,4 juta jiwa saja dari total jumlah penduduk 234 juta jiwa penduduk Indonesia.

Maka dengan t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Aksi Jaminan sosial (KAJS) yang terdiri dari (serikat pekerja, serikat petani, serikat nelayan, gerakan masyarakat lainnya, dan Mahasiswa) menyikapi keputusan Pemerintah tentang Peserta penerima bantuan iuran sebanyak 86,4 juta orang.

Maka dengan tegas KAJS menyatakan, menolak keputusan tersebut, karena;

Data T ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Menyikapi pernyataan Wakil Menteri Kesehatan tentang pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 5% perbulan (pengusaha=3% dan buruh=2%) dan kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang belum jelas, dengan ini Komiite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menyatakan menolak pembayaran iuran jaminan kesehatan 2% oleh buruh dari total 5 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Terkait dengan sudah disampaikannya Rancangan Peraturan Presiden tentang tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disusun oleh Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menyampaikan sikap ...Berita Selengkapnya