Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Judicial Review
 
MK Tolak Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN | Wednesday 27 Feb 2013 10:03:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Kontitusi (MK) menolak permohonan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam ASEAN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD den ...

Uji Materi UU Bantuan Hukum Rugikan Kaum Marjinal, MK Diminta Menolak | Sunday 04 Nov 2012 17:14:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Orang yang membantu mencari keadilan di luar sarjana hukum atau yang dikenal dengan "paralegal" mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak uji materi UU No.16 Tahun 2011. Uji materi yang diajukan beberapa advokat itu dinilai akan menghalangi mereka membantu komunitas yang tidak mampu.

"Ketika uji materi UU ini dikabu
...

Pemerintah Optimis Menang Sidang Gugatan Posisi Wakil Menteri | Tuesday 05 Jun 2012 12:31:46

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah optimis menang akan sidang gugatan UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara.

Menurut Djoko, tidak mungkin Presiden menerbitkan tanpa ada dasarnya. “Dan pastinya di konstitusi ada aturannya,” ujarnya saat ditemui wartawan di Ista
...

Melanggar Konstitusi, TAKE Mendaftarkan Uji Materi UU MIGAS | Friday 11 May 2012 14:17:05

JAKARTA,(BeritaHUKUM.com) - Hasil rapat Paripurna DPR RI Maret lalu justru menyerahkan putusan kenaikan Bahan Bakar Minyak kepada Pemerintah, akibatnya harga BBM akan naik sudah di depan mata. Gelombang masa protes dari petani, nelayan, mahasiswa, hingga buruh bersamaan rapat itu tak mempengaruhi keputusan wakil rakyat. Pertanda makin tipis meletak ...

Ormas Mengajukan Judicial Review Undang-undang Migas | Friday 30 Mar 2012 06:12:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin bersama berbagai elemen masyarakat Madani dan LSM. Mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan Judicial Review UU no.22 /2011 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Kami memiliki pandangan yang sama bahwa UU Migas membuka liberaliasi asing masuk de
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]