JAKARTA, Berita HUKUM - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Pemerintah dan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak hanya menjatuhkan pidana lingkungan hidup berupa denda atas PT Indominco Mandiri, namun juga menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pencabutan izin tambang agar perusahaan batubara ini hengkang dari Indonesia.

Putusan pidana lingk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kami mendapatkan kabar bahwa Bapak Presiden Joko Widodo beserta rombongan akan datang kembali ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk menghadiri agenda Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional 2017.

Kami menghitung ini adalah kali ke empat Bapak Presiden datang mengunjungi kota berjuluk Bumi Tadulako ini. Kami menyampaikan surat ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Aksi solidaritas dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda terkait meninggalnya 12 anak di lubang tambang bekas galian perusahaan Batubara, dengan melakukan long march dari kampus Universitas Mulawarman (Unmul) Jakan M. Yamin hingga kantor Walikota Samarinda di jalan Kesuma Bangsa Samari ...Berita Selengkapnya

POSO, Berita HUKUM - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah mendukung atas upaya hukum yang dilakukan oleh warga Podi kepada 5 instansi yang berbeda. Upaya perlawanan hukum (Class Action) atau gugatan perwakilan ini, adalah sebagai bentuk perlawanan yang kesekian kalinya.

Gugatan Class Action, yang diwakili oleh Irsan, tersebut, dida ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Pertarungan ruang hidup rakyat dan investor pertambangan saat ini semakin berkecamuk. Atas legitimasi pemerintah daerah, pasca diberlakukannya otonomi daerah, proses pengambilan tanah rakyat oleh investasi pertambangan terhitung mudah. Ini yang menyebabkan konflik agraria semakin banyak dan rakyat dengan mudah kehilangan tanahn ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) geram dengan sikap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), hingga akhirnya mengambil langkah untuk menggugat Bupati dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kutai Kartanegara ke Komisi Informasi Publik (KIP) di Samarinda, Senin (10/3).

Gugatan yang ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi di sektor Sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan di Sulawesi Tengah. Dugaan Korupsi di sektor sumber daya alam di Sulawesi Tengah begitu massif, ditandai dengan adanya penin ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Dalam empat bulan terakhir, sekolompok monyet hutan turun gunung karena terusik atas aktivitas PT Arthaindo Jaya Abadi (AJA) di Desa Podi Tojo Una-una. Monyet-monyet hutan itu turun hingga ke perkampungan warga. Jumlahnya puluhan hingga ratusan. Sehingga masyarakat pun terusik dengan sekawanan monyet hutan itu. Masyarakat mengu ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Sepanjang tahun 2013, ekspansi pertambangan di Sulawesi Tengah banyak bermasalah. Selain dari merusak hutan dan lingkungan hidup, perusahaan tambang juga merampas lahan petani, mengkriminalisasi dan mengintimidasi petani penolak tambang. Hal itu dikatakan oleh Rifai Hadi, Manager Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (J ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng dan Front Masyarakat Korban Tambang Tojo Unauna, mendukung sepenuhnya Komnas HAM RI perwakilan Sulteng, untuk menghentikan aktivitas PT. Arthaindo Jaya Abadi (AJA) di Desa Podi Tojo Unauna.

Selain itu, kami juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna dan Gubernur Sulawesi Tengah, ...Berita Selengkapnya