Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Interpelasi DPR
 
Bambang Soesatyo: Jokowi Tak Punya Itikad Baik, Penggalangan Hak Interpelasi Besok Digulirkan | Sunday 23 Nov 2014 21:17:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pengumpulan dukungan tanda tangan anggota DPR untuk penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM siap digulirkan Senin (24/11).

Dukungan ditargetkan bisa mencapai 300 tanda tangan. Selain anggota Koalisi Merah Putih (KMP), Bambang mengatakan dukungan juga diha
...

Wacana Interpelasi Menteri BUMN, Setgab Sepakat Dihentikan | Wednesday 16 May 2012 20:55:42

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), sepakat untuk menghentikan wacana penggunaan hak interpelasi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang sempat panas akhir-akhir ini.

Menurut Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy semalam para Partai yang tergabung dalam Setgab mengadakan r
...

Demokrat Dan PKB Larang Kadernya Interpelasi Kebijakan Dahlan Iskan | Tuesday 17 Apr 2012 18:48:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan, kepada seluruh kadernya di DPR untuk tidak ikut dalam pengajuan interpelasi kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Anas menilai interpelasi tersebut tidak tepat dan jauh dari asas manfaat. ''Untuk itu, anggota fraksi Partai Demokrat harus membantu Menteri BUMN untuk ...

DPR Tunda Hak Interpelasi Moratorium Remisi Koruptor | Tuesday 20 Mar 2012 17:11:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat paripurna DPR urung memutukan usulan hak interpelasi atas moratorium pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Hal ini akibat semua fraksi beralasan belum siap dengan saran dan pendapatnya masing-masing. Sebagian besar fraksi minta waktu untuk mengkaji isi us ...

Koalisi LSM Kecam Interpelasi DPR Atas Moratorium Remisi | Sunday 18 Dec 2011 23:02:50

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah LSM Antikorupsi menentang sikap anggota DPR dalam menggalang interpelasi terhadap kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat koruptor. Sikap sejumlah anggota DPR RI yang menentang pengetatan itu merupakan sikap nyata membela koruptor.

“Meski belum sempurn
...

Interpelasi Moratorium Koruptor Akal-akalan DPR | Monday 12 Dec 2011 16:05:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hak interpelasi yang digalang sejumlah anggota DPR merupakan sebuah aksi akal-akalan dari semua fraksi. Mereka yang mendukung dicabutnya moratorium remisi dan pembebasan bersyarat koruptor itu, memiliki kepetingan tertentu di balik semua itu.

Demikian dikatakan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Eme
...

DPR Ajukan Hak Interpelasi Terkait Moratorium Koruptor | Thursday 08 Dec 2011 21:09:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hanya dengan dalih jawaban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak memuaskan soal moratorium remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi koruptor dan teroris, sejumlah anggota Komisi III DPR mengajukan hak interpelasi.

Sebanyak 25 anggota dari 56 anggota Komisi III DPR itu dinilai telah memenuhi k
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]