Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Ekonomi Indonesia
 
Haedar Nashir Tegaskan Ekonomi dan Politik Liberal Bertentangan dengan Nasionalisme Indonesia | 2023-09-09 09:32:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyikapi ekonomi liberal yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang, seyogyanya konsep ekonomi Indonesia dikembalikan pada pondasi awalnya bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi rakyat dan negara hadir untuk memimpin supaya tidak diserahkan ke pasar.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiya
...

Sukamta Minta BIN, BSSN, Polri, dan Kominfo Terlibat Selesaikan Masalah Dugaan Peretasan BSI | 2023-05-16 13:08:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah terkait Bank Syariah Indonesia (BSI), baik secara hukum maupun keamanan si ...

Perbankan dan Pemerintah Harus Lebih Sensitif terhadap Perkembangan Ancaman Siber | 2023-05-13 02:05:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berharap perbankan dan Pemerintah meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang. Hal ini diungkapkannya pasca munculnya dugaan adanya serangan siber yang melumpuhkan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama beberapa hari belakangan ini.

Po
...

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun | 2022-07-02 15:30:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Garuda Indonesia akan mendapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun. Anggaran PMN bersumber dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat separuh dari PMN Garuda untuk perbaikan sejumlah pesawat. Separuh lainn ...

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias | 2022-06-27 19:43:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan jangan sampai demi menjaga pertumbuhan kredit perbankan dan tingkat Non-Performing Loan (NPL), independensi Bank Indonesia (BI) menjadi bias. Karena itu, ia mendorong agar BI sebagai pemegang mandat yang menjaga inflasi harus benar-benar bisa lebih independen.

"BI tidak bole
...

Data Bank Indonesia Diretas Hacker, Apa yang Diincar? | 2022-01-20 22:21:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Data situs Bank Indonesia (BI) diretas oleh kelompok bernama ransomware Conti. Dalam akun Twitter darktracer_int menyebut BI menjadi salah satu korban peretasan. Data apa yang diincar?

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan tidak ada data yang secara spesifik diincar oleh peretas. Ia bilan
...

Menteri BUMN Laporkan Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Era Dirut AS ke Kejagung | 2022-01-11 15:17:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan kasus dugaan korupsi pembelian pesawat oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Tbk yang sebelumnya, ke Kejaksaan Agung, Selasa (11/1).

"Dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Nah, khusu
...

Selamatkan Garuda Indonesia, Anggota DPR Dukung Usulan Pembentukan Panja | 2021-11-11 06:17:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendukung usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Komisi VI DPR RI sebagai upaya mendapatkan solusi konkret menyelamatkan PT Garuda Indonesia yang kondisinya kini di ujung tanduk. Diketahui, Garuda Indonesia saat ini menanggung utang yang mencapai 7 miliar dolar AS atau di atas Rp100 t ...

Haedar: Jika Fanatisme Golongan Terus Diagungkan, Indonesia Bisa Bernasib Seperti Soviet | 2021-11-02 02:58:36

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pecahnya negara digdaya Uni Soviet menjadi 15 negara salah satunya diakibatkan oleh egosentrisme masing-masing golongan yang enggan bersatu dan merasa dirinya lebih baik dari golongan yang lain.

Pesan di atas, disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir kepada warga Persyarikatan, warga bangsa dan
...

Setelah Ari Kuncoro Mundur Dari BRI, PKS Minta Statuta UI Dikembalikan Pada Naskah Lama | 2021-07-23 04:50:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, mundur dari jabatan Wakil Ketua Komisaris/Independen BRI, diapresiasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi memandang sikap Ari Kuncoro yang memilih mundur dari jabatan di bank BUMN itu sebagai bukti kesadaran akan pe
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]