Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    IPDN
 
Panglima TNI: Lulusan IPDN Wajib Militer, Harus dibuat Undang-Undangnya | 2017-01-16 23:33:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selama pendidikan sudah dididik disiplin yang baik, berpengetahuan yang baik dan jika kemudian akan mendapat kurikulum bela negara dan wajib militer, maka itu harus ada aturannya dan harus di buat Undang-Undangnya sehingga menjadi jelas.

Demikian dikatakan Panglima TNI Je
...

Panglima TNI: Praja IPDN Harus Tahu Kondisi Bangsa | 2016-12-16 20:52:08

SUMEDANG, Berita HUKUM - Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai Aparatur Pemerintahan yang paling depan, harus tahu persis bagaimana kondisi bangsa Indonesia. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada pengarahannya dihadapan 5.141 orang Calon Pamong Praja Muda TA 2017 dan Civitas Akademika IPDN, di Balaiurun ...

Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, CIPM Dikukuhkan menjadi Guru Besar IPDN Bandung | Wednesday 09 Dec 2015 15:54:55

SUMEDANG, Berita HUKUM - Pada Selasa, 8 Desember 2015 bertempat di Gedung Balairung Rudini Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, berlangsung Pengukuhan Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., C.I.P.M sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pemerintahan, IPDN. Pengukuhan ini merupakan puncak dari karir akademis da ...

Mulai 2013 Ini, Masuk Sekolah Kedinasan Harus Ikut Tes CPNS | Saturday 29 Jun 2013 23:38:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Mulai tahun 2013 seluruh peserta didik yang akan masuk sekolah kedinasan, termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) wajib mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Setelah selesai mengikuti pendidikan, baru mereka akan diangkat menjadi CPNS. Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Apa ...

Susi Relakan Tubuhnya Jadi Suap untuk Rektor IPDN | Wednesday 12 Jun 2013 15:49:18

BANDUNG, Berita HUKUM - Istri simpanan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Susi Susilowati, menceritakan awal mula percintaannya dengan I Nyoman Sumaryadi. Alkisah, pada tahun 2011 lalu, Susi hendak memasukkan anak teman dekatnya untuk bersekolah di IPDN yang terkenal dengan persaingan ketatnya.

Singkat cerita, ia pun akhirnya men
...

Praja Tewas, Direktur IPDN Bantah Ada Kekerasan | Sunday 27 Jan 2013 01:50:05

SULSEL, Berita HUKUM - Meninggalnya praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Desa Tampusu Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, Yonoly Untajana, 22 tahun, Jumat 25 Januari 2013 kemarin dibantah jika penyebabnya adalah kekerasan.

Dalam jumpa pers yang digelar di kampus IPDN, Direktur IPDN Kampus Sulut, Roosje Kalangi,
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]