|
|||||
| Undang-undang Harus Akui Hak Masyarakat Adat | 2020-07-07 09:20:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menjelaskan, setiap orang berhak atas perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan itu dia sampaikan saat rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, menurutnya undang-undang harus mengakui hak mas ...Berita Selengkapnya |
||||
| MK: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidak Ada Relevansinya dengan Penentuan Dapil | Saturday 07 Sep 2013 12:43:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - MK mementahkan gugatan masyarakat dari suku Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, terhadap UU Pemilu Legislatif tahun 2012 yang menolak pembagian suku Gayo ke dalam dua daerah pemilihan (dapil). Dalam tuntutannya, Para Pemohon menginginkan agar masyarakat suku Gayo yang tersebar di empat kabupaten/kota, yakni Bener Meriah, Aceh Te ...Berita Selengkapnya |
||||
| Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat | Friday 29 Jun 2012 04:03:15 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hak masyarakat hukum adat yang menjadi identitas budaya yang harus dihormati, merupakan suatu tafsiran yang belum final. Dengan kata lain, masih dalam proses penemuan interpretasi yang sesuai dengan fungsi perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, sebagaimana ditentu ...Berita Selengkapnya |
||||
| PEMDA FAK-FAK: Mari Bekerjasama Namun Hormati Hukum Adat Kami | Wednesday 07 Mar 2012 01:02:58 | |||||
 |
PAPUA BARAT (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah Daerah (Pemda) Fak-Fak meminta Kontraktor Karya Kerja Sama (KKKS) dapat menerima dan menghormati hukum adat yang berlaku di Kabupaten Fak-Fak. Selain itu Pemda juga mengharapkan dibukanya kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat asli Fak-Fak guna mendapatkan kesempatan hidup lebih layak. Kontrakt ...Berita Selengkapnya |
||||
