JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mengonsultasikan pencalonan para calon hakim Mahkamah Konstitusi kepada tim ahli yang sudah dibentuk. Tim ahli inilah yang nanti membantu Komisi III DPR RI menyusun pertanyaan, memberi penilaian personal, sekaligus memberi informasi jejak rekam para calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

“Komi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Politisi PDI Perjuangan Panda Nababan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho kepada tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Keduan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan bukti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Ruhut mengatakan, KPK harus mengusut secara tuntas seluruh kasus korupsi termasuk kasus Gatot Pujo Nugroho yang berkaitan dengan Surya Paloh.

"Kalau kita a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada majelis hakim dan panitera PTUN Medan, Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gatot Pujo Nugroho (GPN) Gubenur Sumatera Utara dan istrinya Evi Susanti (ES) sebagai pihak Swas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait penanganan perkara pengujian kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Gatot Pujo Nugroho (GPN) Sebagai Gubernur Sumat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dugaan suap terkait penanganan perkara pengujian kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan kelima tersangka, yaitu M Yagari Bhastara Guntur atau Gery (MYB) sebagai Pengacara, Tripeni Iri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat pleno Komisi III DPR RI akhirnya memilih empat Hakim Agung dari lima kandidat yang disampaikan oleh Komisi Yudisial. Keputusan itu diambil setelah melewati proses musyawarah dan berlanjut dengan pemungutan suara.

Empat Hakim Agung terpilih yaitu Dr. H. Amran Suadi, SH, MH, MM, Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mekanisme pemilihan Hakim Agung dalam Undang-Undang (UU) yang berbeda dengan mekanisme pemilihan Hakim Agung yang termaktub dalam UUD 1945, dipersoalkan oleh Made Darma Weda, R.M. Panggabean, dan St. Laksanto Utomo. Ketiganya yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta mengajukan uji materi persoalan terseb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengembangkan kasus suap pengurusan perkara dugaan suap di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Semarang.

Penyidik KPK berencana memeriksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang Sutjahjo Padmo Wasono sebagai saksi. PN Semarang juga bisa digunakan Hakim Tip ...Berita Selengkapnya