Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kepengurusan INI
 
Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah | 2025-01-17 08:26:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) resmi mengakui kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) kubu Irfan Ardiansyah. Penetapan ini sebagai langkah penyelesaian dualisme kepengurusan yang telah terjadi dalam organisasi profesi tersebut.

Direktur Jenderal AHU, Wid
...

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru | 2024-11-25 19:36:03

JAKARATA, Berita HUKUM - Berbagai persoalan tentang guru di Indonesia kerap menjadi sorotan masyarakat, dan menjadi perbincangan dari berbagai kalangan, baik itu oleh pakar, akademisi serta para legislator di DPR MPR Senayan Jakarta.

Betapa sudah sangat seringnya masalah tentang kekurangan guru di Indonesia dengan segala dampaknya menjadi buah b
...

Profesi Guru Harus Mendapat Perlindungan Hukum dalam Menjalankan Tugas | 2023-03-20 20:06:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI RI Gilang Dhiela Fararez menerima audiensi Persatuan Guru Swasta Indonesia. Dia menerima aspirasi dari para guru terkait perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Gilang mengungkapkan akan memperjuangkan agar profesi guru mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Jangan sampai ...

HNW Kembali Perjuangkan Keadilan Anggaran Dan Rekrutmen Guru Agama | 2022-11-22 22:05:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., kembali memperjuangkan keadilan anggaran dan rekrutmen bagi guru keagamaan. Perjuangan, itu dilakukan Hidayat Nur Wahid, mengingat besaran anggaran dan rekrutmen guru agama, masih tertinggal jauh dari guru umum yang dikelola Kemendikbudristek. Karena itu, di hadapan ...

Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat | 2022-09-27 19:50:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bergerak cepat menanggapi keluhan seringnya tertunggak gaji para guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di daerah, yang bahkan hingga 9 bulan.

"Terkait P3K, kami
...

Wakil Ketua MPR Tolak Penghapusan Ayat Tunjangan Profesi Guru | 2022-09-02 09:08:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan penolakannya terhadap wacana penghapusan Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas. Pasalnya, guru adalah garda terdepan pendidikan yang seharusnya mendapatkan perhatian terhadap kesejahteraan hidupnya.

Syarief Hasan menilai, rencana ini tidak sesuai d
...

Tunjangan Guru SPK Harus Dikembalikan | 2020-07-17 21:15:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Tunjangan profesi guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang sempat dihapus oleh Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 harus segera dikembalikan. Pengembalian tunjangan profesi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen.

Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR R
...

Tingkatkan Kesejahteraan Guru Agama di Jakarta, Anies Terima Piagam Penghargaan Kemenag RI | 2020-01-17 13:30:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerima piagam penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI atas kontribusi Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan pendidikan agama dan keagamaan di Provinsi DKI Jakarta.

Piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Agama RI, Fachrul Razi, dalam kegiatan 'Malam Tasy
...

Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas | 2019-11-14 11:04:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim makin lantang menyuarakan aspirasi guru honorer. Dia menilai berbagai kebijakan pemerintah semakin membuat peluang guru honorer memiliki status aparatur sipil negara (ASN) makin kecil.

Padahal bertahun-tahun, pemerintah sudah diuntungkan secara finansial dengan mempek
...

Muhamad Nasir Dorong Pemerintah Tuntaskan Kasus Dana Sertifikasi Guru di Kunansing | 2019-01-14 15:01:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dana sertifikasi dan tunjangan penghasilan guru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2016 lalu belum juga menemui titik terang.

Padahal, LSM Permata Kuansing sudah melaporkan soal dana sertifikasi ini hingga ke Mabes Polri. Pentingnya kasus ini diungkap, kat
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]