| Gas Elpiji |
|
|
| |
| Polisi Bongkar Praktik Suntik Gas Elpiji Subsidi ke Non-subsidi di Depok dan Tangerang Selatan | 2023-08-16 07:12:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik atau kegiatan ilegal pengisian/penyuntikan gas elpiji subsidi ke non-subsidi di wilayah Depok dan Tangerang Selatan. Sebanyak 8 tersangka ditangkap oleh tim Penyidik Subdit III Sumdaling dalam pengungkapan di dua lokasi tersebut.
"TKP ...Berita Selengkapnya |
| Don't Gas Asia: Masyarakat Sipil Tuntut Upaya Nyata Dekarbonisasi, Bukan Solusi Palsu | 2023-05-12 00:29:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai organisasi masyarakat sipil di Asia mengadakan aksi secara serentak di 13 kota di Asia hari ini untuk memprotes peningkatan investasi dan pembangunan proyek-proyek gas di seluruh wilayah di benua ini.
Aksi ini juga ditujukan untuk mengingatkan pemerintah agar mempercepat transisi menuju energi bersih, terbarukan, ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Dorong Pemerintah Transparan dan Adil dalam Kelola Migas | 2022-12-14 14:54:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Protes keras Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil beberapa waktu yang lalu terkait dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dan gas (migas) yang ditujukan ke Kementerian Keuangan RI bisa menjadi pemicu daerah lainnya untuk menyampaikan hal serupa. Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid menilai, berbagai daerah mempunyai kekaya ...Berita Selengkapnya |
| Gaskita Pintar Siap Layani 154.000 Jargas Rumah Tangga di DKI Jakarta | 2022-04-10 12:26:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina menargetkan dapat membangun 154 Ribu Sambungan Gas rumah tangga di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022 melalui produk Gaskita Pintar, dengan harga Rp 10.000 per M3 (meter kubik).
Pelanggan akan mendapatkan kelebihan dari Gaskita Pintar berupa gratis biaya instalasi pipa gas menu ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Tak Pernah Miliki Rencana Gas Elpiji Subsidi Tepat Sasaran | 2022-03-14 12:35:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk melakukan pencegahan agar subsidi gas elpiji tepat sasaran. Hal ini dalam rangka menanggapi keputusan pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga yang telah menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi dengan kenaikan 21 persen dari ra ...Berita Selengkapnya |
| Harga LPG Nonsubsidi Naik Mulai Hari Ini | 2022-02-27 21:46:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas Elpiji non subsidi mulai hari ini, Minggu (27/2/2022).
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan me ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Jangan Anggap Enteng Hengkangnya Investor Migas | 2021-12-18 05:42:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kerugian besar akan dialami Indonesia apabila Pemerintah menganggap enteng dan lambat bersikap atas hengkangnya investor kakap minyak dan gas (migas). Target lifting Migas satu juta barel per hari di tahun 2030 pun hanya tinggal rencana, pendapatan negara terancam anjlok dan Indones ...Berita Selengkapnya |
| Dukung Kebijakan Pemerintah, Polda Banten Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional | 2020-07-28 09:27:28 |
 |
SERANG, Berita HUKUM - Direktur Reskrimsus Polda Banten Kombes Pol Nunung Syaifuddin mengadakan rapat kesiapan satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di ruang Rapat Ditkrimsus Mapolda Banten, Senin (27/7).
Nunung menuturkan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengawal kebijakan Pemerintah dalam program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Na ...Berita Selengkapnya |
| Seorang Hakim Disenting Opinion Terhadap Vonis Terdakwa Kasus Korupsi Kondesat Rp 37 Triliun | 2020-06-23 19:10:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua terdakwa kasus kondensat, yaitu Raden Priyono mantan Kepala BP Migas dan Djoko Harsono mantan Deputi Finansial dan Ekonomi BP Migas dihukum masing-masing 4 tahun penjara, serta denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.
"Menyatakan terdakwa Raden Priyono dan Djoko Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan ...Berita Selengkapnya |
| Duplik Raden Priyono: Rakyat Membeli BBM Jadi Lebih Mahal Jika Kondensat Dijual Melalui Lelang | 2020-06-20 17:42:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Duplik atau tanggapan terhadap Replik yang diajukan terdakwa Raden Priyono bersama Djoko Harsono dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Kondensat, telah digelar, pada Selasa (16/6). Duplik tersebut dibacakan dihari yang sama, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Repliknya di Pengadilan Tipikor, pada P ...Berita Selengkapnya |
|
|