|
|||||
| Warga Demo karena Jokowi Sebut Garam Madura 'Hitam': Kami Telah Dibunuh di Negeri Sendiri | 2019-08-31 00:09:18 | |||||
 |
MADURA, Berita HUKUM - Massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam Sumenep (HMPGS) turun ke jalan melakukan aksi protes di depan gedung kantor DPRD Sumenep, Jumat (30/8). Mereka kecewa dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat datang ke Desa Nunkurus, Kupang dan NTT pada 21 Agustus 2019 lalu, yang dinilai mendiskredi ...Berita Selengkapnya |
||||
| Petani Garam Jawa Timur dan Jawa Tengah Menjerit, Harga Jual Anjlok | 2019-07-14 10:51:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Harga Garam di Jawa Timur dan Jawa Tengah anjlok. Anjloknya harga garam, ditengarai karena masuknya garam impor dan stok garam petani yang masih melimpah. |
||||
| Henry Indraguna: Diduga Pemda Kupang Mempersulit Perizinan Industri Garam PT PKGD | 2018-10-01 12:09:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PT. PKGD) sudah beberapa kali mengajukan permohonan izin, ada dugaan pengurusan izin hingga saat ini belum diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 1992 dengan berbagai alasan oleh Pemda setempat. |
||||
| Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018 | 2018-04-03 23:52:06 | |||||
 |
JAKARTA< Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk mengatasi polemik impor garam. |
||||
| Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang | 2018-01-24 07:52:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kordinator Perkonomian semestinya melakukan impor garam sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
||||
| Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam | 2018-01-22 18:00:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menolak impor garam tanpa rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelau ...Berita Selengkapnya |
||||
| Langkanya Garam, DPR Sudah Ingatkan Pemerintah 4 Bulan Lalu | 2017-08-06 09:23:09 | |||||
 |
PROBOLINGGO, Berita HUKUM - Sejak 4 bulan yang lalu, Komisi IV DPR RI sudah mengingatkan pemerintah bahwa pabrik-pabrik garam sudah tidak memiliki bahan baku. Hal ini disampaikan Ketua Tim Komisi IV Herman Khaeron kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kelautan dan Perikanan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, beberapa hari lalu. |
||||
| Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP | 2017-07-27 16:04:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menegaskan, kenaikan harga garam terjadi karena kesalahan manajemen dari Menteri terkait. Contohnya satu bal garam bermerek Zebra berisi 10 bungkus beberapa bulan lalu dijual Rp 15.000, lalu naik menjadi Rp 25.000 dan saat ini sudah menyentuh angka Rp 77.000 per bal. Kenaikan ini sudah ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dirut PT Garam Ditangkap Dittipideksus Bareskrim Polri | 2017-06-11 04:33:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap Direktur Utama PT Garam (Persero), Achmad Boediono, terkait dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton. Sabtu (10/6). |
||||
| Pelaku Kartel Garam untuk Rp2,25 Triliun Setiap Tahun | Wednesday 12 Aug 2015 06:40:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memprediksi keuntungan perusahaan-perusahaan pengimpor garam yang diduga melakukan kartel dapat mencapai Rp2,25 triliun dalam satu tahun. |
||||
|
|||||
