Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Gambut
 
Langkah Awal Perjalanan Panjang BRG pada Restorasi Gambut Indonesia | 2017-01-03 23:59:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari kerja terakhir di 2016, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead bersama Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna A Safitri masih menemui rekan pers dari berbagai media massa untuk menyampaikan pencapaian kinerja 2016 dan rencana kerjanya di 2017.

Secara transpa
...

Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik | Friday 31 Oct 2014 23:40:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Provinsi Riau adalah provinsi ke-7 yang menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengelola REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest and Peatland Degradation/Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut), menyusul beberapa provinsi sebelumnya, yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimanta ...

Teknologi Satelit dan Benahi Aturan, Solusi Optimalkan Fungsi Lahan Gambut | Thursday 11 Sep 2014 16:01:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah data dan informasi yang berintegritas tinggi guna tata kelola lahan gambut di Indonesia hanya bisa diraih melalui ketaatan terhadap hukum dan perangkat teknologi yang tidak bisa dimanipulasi khususnya melalui pencitraan satelit.
Proses tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi lahan gambut sebagai penyerap
...

Warisan Hijau Presiden SBY untuk Melindungi Ekosistem Gambut Dipertanyakan | Thursday 17 Jul 2014 14:04:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan dan penetapan RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti transparan dan partisipatif untuk mewujudkan Perlindungan Ekosistem Gambut Yang Kuat dan Menyeluruh. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Gambut) merupakan salah satu dari 21 PP yang harus dib ...

Deklarasi Masyarakat Gambut Pantai Timur Sumatera | Monday 22 Jul 2013 16:58:18

PALEMBANG, Berita HUKUM - maraknya konflik, perampasan lahan, kerusakan lingkungan dan beragam bencana akibat ekspansi HTI dan perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut sumatera. Masyarakat dari 3 provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera selatan berserta beberapa organisasi lingkungan melakukan pertemuan masyarakat gambut di Sumatera Selatan, Senin (22/7 ...

Agus Purnomo Bedah Kebijakan Moratorium Hutan Gambut | Tuesday 20 Nov 2012 09:05:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo meluncurkan buku berjudul “Protecting Indonesia’s Forests: Pros-Cons Policy of Moratorium on Forests and Peatland” yang merupakan versi berbahasa Inggris dari buku “Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut” yang telah diterbitkan pada Septe ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]