JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik langkah Pemerintah yang merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) tentang target bauran Energi Baru Terbarukan (EBET) menjadi kecil dari sebelumnya.

Diketahui, dalam revisi terbaru, target EBT tahun 2025 hanya 17-19 persen, tahun 2030 sebesar 19-21 persen dan tahun 2035 sebes ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasalnya dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan pemerintah dan Komite II DPD RI pada Selasa (29/11/2022), tentang Pengantar Musyawarah RUU ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menilai harus ada terobosan kebijakan anggaran yang berguna untuk memperluas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di masyarakat. Dyah Roro menilai ada anggapan selama ini bahwa pembangunan EBT tersebut memiliki harga yang tinggi. Sehingga, berdampak pada belum optimalnya transisi e ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengusulkan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Menurutnya, tingginya biaya eksplorasi di hulu, yakni menemukan uap panas, menghabiskan biaya sangat mahal dan berisiko. Bahkan ketika pengembang melakukan eksplorasi, ada yang m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 dengan memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah 23% pada tahun 2025, sementara realisasi yang hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14%, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) mengenai penilaian sektor kelistrikan memperlihatkan kepentingan terselubung industri batu bara, perubahan kebijakan yang tidak menentu, dan hambatan politik untuk energi surya dan angin berdampak serius bagi respons terhadap perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara.

Lapora ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan, pada pertemuan itu kedua belah pihak fokus membahas renewable energy atau Energi Baru Terbarukan (EBT). Mengingat, berbagai pengalaman Uni Eropa diakui paling maju dal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyiapkan strategi dorongan besar untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan.

"Kami punya strategi dorongan besar untuk memastikan bahwa sektor energi bukan menjadi sek ...Berita Selengkapnya

MAKASSAR, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menilai harga yang ditetapkan pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan harga energi konvensional lainnya. Menurutnya, hal ini dikarenakan investor yang masih harus menanggung biaya-biaya yang cukup tinggi.

"Tentunya ke depan k ...Berita Selengkapnya

SIPRUS, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar menegaskan perlu adanya komitmen bersama dalam menekan ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan dampak ketergantungan terhadap energi berbasis fosil.

Hal itu ia katakan saat memimpin delegasi DPR RI menghadiri sidang Komisi Ekon ...Berita Selengkapnya