|
|||||
| Bursa Perdagangan Karbon Harus Dikapitalisasi di Indonesia, Jangan Diatur Asing | 2023-05-08 03:36:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendukung rencana Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mengatur perdagangan karbon di Indonesia. Dia menjelaskan bursa karbon harus dikapitalisasi di Indonesia, jangan sampai diatur-atur asing. Karena Indonesia kata dia, pemilik 125 juta h ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kategorisasi Pajak Karbon dalam RUU KUP Perlu Tinjauan Kembali | 2021-07-09 13:34:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan baru terkait pajak karbon. Pengenaan pajak tersebut nantinya akan ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Pajak ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi emi ...Berita Selengkapnya |
||||
| Peer-Reviewed Study: Emisi Karbon Deforestasi Tropis Bisa Diturunkan Separuh dalam Lima Tahun | Tuesday 01 Dec 2015 14:43:24 | |||||
 |
PARIS, Berita HUKUM - Kendati emisi karbon dari deforestasi dikurangi separuh di daerah tropis, 1,135 miliar ton karbon akan tetap keluar dari atmosfer, dan akan memberi kontribusi signifikan terhadap upaya mendesak untuk membatasi naiknya suhu global hingga kurang dari dua derajat Celcius, menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan hari ini. Te ...Berita Selengkapnya |
||||
| AS dan Cina Janji Kurangi Emisi Karbon | Thursday 13 Nov 2014 12:04:48 | |||||
 |
BEIJING, Berita HUKUM - Cina dan AS membuat target baru dalam pengurangan emisi gas rumah kaca ketika pemimpin kedua negara bertemu di konferensi tingkat tinggi APEC di Beijing. Presiden AS Barack Obama mengatakan pihaknya berusaha mengurangi 26% hingga 28% emisi karbon hingga 2025 dari level yang ada pada 2005. |
||||
| Perlindungan dan Rehabilitasi Mangrove Menuju Sertifikasi Karbon | Thursday 12 Dec 2013 19:00:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Workshop Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut di Batam 6 Desember 2013. |
||||
| Eksperimen Karbon Australia di Hutan Indonesia Telah Gagal | Wednesday 03 Jul 2013 16:03:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP) dimulai sejak tahun 2008 melalui perjanjian Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership. Inisiatif ini merupakan bagian dari program ambisius untuk menunjukan bahwa “forest carbon offset” adalah cara yang tepat untuk mengurangi emisi karbon. |
||||
| Statistik FAO: Indonesia Buang 18,7 Miliar Ton Karbon Antara 1990-2010 | Saturday 23 Feb 2013 10:05:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO telah merilis statistik emisi karbon secara global akibat dari deforestasi, pertanian dan berbagai bentuk lain dari penggunaan lahan antara tahun 1990 hingga 2010 silam. |
||||
| Maskapai Penerbangan Cina Abaikan Pajak Karbon UE | Saturday 07 Jan 2012 02:38:43 | |||||
 |
BEIJING (BeritaHUKUM.com) – Maskapai penerbangan terbesar Cina, kemungkinan segera dilarang terbang ke Eropa. Hal ini menyusul manajemen maskapai itu menyatakan tidak akan membayar pajak karbon Uni Eropa (UE) yang baru. |
||||
| Gubernur DKI Janji Kurangi Emisi Karbon | Wednesday 28 Sep 2011 21:59:23 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan kajian analisa terhadap sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan karbon. Langkah itu sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca terus dilakukan. Hal ini sebagai bentuk program pembangunan yang sejalan dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. |
||||
| RUU Pajak Karbon Masuk Parlemen Australia | Wednesday 14 Sep 2011 00:34:13 | |||||
 |
Sydney (BeritaHUKUM.com) - Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, sudah mengajukan RUU tentang pajak karbon yang kontroversial ke parlemen. "Hari ini kita bergerak dari kata-kata ke perbuatan. Parlemen akan menyelesaikan hal ini," kata Gillard saat mengantarkan RUU, seperti dikutip laman BBC, Selasa (13/9). |
||||
