JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM, Archandra Tahar, dari posisinya.

Sejalan dengan itu, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, sebagai pelaksana tugas menteri ESDM.

Hal itu dikatakan Pratikno di Istana Neg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian People's Institute (IPI) berharap agar deregulasi, debirokratisasi, dan penegakan hukum yang dimaksudkan secara detail akan menjabarkan proteksi pada industri nasional. Serta komitmen Pemerintah secara konsisten, dalam penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap barang dan jasa hasil produksi industri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh antara Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dinilai hanya polemik antar sesama rival saja.

Sebenarnya, politikus PDIP, Effendi Simbolon, selama ini Sudirman orang yang juga ikut terlibat dalam politik migas nasional ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan tidak berdasar Menteri ESDM Sudirman Said di media nasional yang mendiskreditkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai kecaman dari para kader Partai Demokrat. Sebab pernyataan “asal bunyi” tersebut bersifat kontraproduktif dan hanya menimbulkan kegaduhan.

‘’Karena tidak berdasar dan terkesan m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Pembangunan Asia dalam Energi Outlook for Asia and the Pasific 2013, permintaan energi primer di Asia Pasifik diproyeksikan naik berkisar 2,1% per tahun selama 2010 hingga 2035, lebih cepat 1,5% per tahun dari pertumbuhan ekonomi. (prediksi selama periode yang sama).

ADB (Asean Development Bank) menyebutkan bahwa, pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung (CT) berjanji kepada awak media guna memberi saran kepada kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam menentukan sosok pemimpin di Kementerian ESDM.

Hal itu disampaikan CT usai menyaksikan penandatanganan amandemen Kontrak Ka ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Pengelolaan kebijakan gas bumi nasional yang efektif hanya memerlukan 2 hal, yaitu Kebijakan dalam satu gerbong dikemas dalam satu peta panduan dan kepemimpinan yang diakui tidak hanya oleh stake holder terkait ESDM, tapi juga berbagai pihak industri.

“Kami telah mengadakan enam kali pertemuan untuk menata kembali soal ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/10). Seluruh PJBG diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan domestik dengan potensi penambahan pendapatan Negara selama periode perjanjian jual beli sebesar US$ 10,5 miliar atau Rp 126 triliun.

“Ini penandatangan kesepakatan ju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menjalankan amanat UU Mineral dan Batubara Tahun 2009 terkait renegosiasi, Pemerintah dan PT Vale Indonesia, Tbk, menandatangani amandemen Kontrak Karya (KK) sebagai hasil renegoisasi. Kesepakatan keduanya terjalin pada hari ini, Jum'at (17/10) di Kementerian ESDM. Renegoisasi pertama dilakukan sejak 2,5 tahun lalu.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah hasil pencapaian pada lingkup Mineral dan Batubara hari ini, Selasa sore, (14/10) diumumkan. Jajaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) pada Kementerian ESDM dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba, R Sukhyar, didampingi Sekretaris Ditjen, Paul Lubis, Kasubdit Keselamatan Pertambangan Dit ...Berita Selengkapnya