Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

BEDA KRITIK dengan fitnah. Kritik berbasis data, fitnah bertolak belakang dengan data.

Di negara demokrasi, kritik dibutuhkan. Penguasa kebijakan dan pengguna anggaran harus diawasi. Salah, harus diingatkan. Keliru, mesti ditegur. Selain legislatif, ormas, LSM, para akademisi dan aktifis, serta rakyat secara umum, har ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan, reformasi dan runtuhnya Orde Baru merupakan tonggak awal dari hidupnya nyawa demokrasi yang susungguhnya di Indonesia.

"Runtuhnya Orde Baru adalah suatu patok bagi kita untuk menilai kualitas demokrasi kita selanjutnya," kata Fahri dalam diskusi bertema 'Jawa Adalah Kunci: Bere ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengadakan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2014, guna menyambut pesta Demokrasi Nasional Pemilu. Rapim TNI kali ini mengambil tema "Kita Mantapkan Profesionalitas TNI Dalam Menjaga Stabilitas dan Keutuhan NKRI".

Menurut Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kita ca ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi rutin, Kamisan yang digagas Jaringan Aktivis ProDem, Kamis (03/10), di Newseum Café, Jakarta, menghadirkan nara sumber Ishak Rafick dan Fajroel Rahman. Keduanya memaparkan berbagai hal terkait system demokrasi dan kegelisahaan rakyat. Gagasan dan otokritik keduanya cukup mencerahkan para penggiat aktivis dmeokrasi.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner KPI, Iswandi Syahputra mengatakan pandanganya dalam Seminar; Peran Media Dalam Konsolidasi Demokrasi pada Pemilu 2014, menurut Iswandi keadaan Media saat ini Indonesia darurat Demokrasi Media.

Dimana Media penyiaran, Media bisa dinyatakan demokratis bila memiliki 2 unsur. Media harus memiliki keberagaman kepemi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jakarta, 25 Juni 2013. Hari ini (25 Juni 2013), DPR RI dikabarkan akan mengesahkan RUU Ormas, bersikerasnya DPR RI untuk mengesahkan RUU ini, semakin memperjelas bagaimana wakil rakyat memandang dan menempatkan masyarakat sipil sebagai ancaman bagi negara.

DPR dan Pemerintah selalu beranggapan rakyat sebagai “musuh”, buka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta memperingatkan para calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI agar menghindari politik uang dalam Pemilukada 11 Juli 2012. Penggunaan politik uang merupakan kejahatan terbesar dalam demokrasi.

Hal ini disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, Sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak semua pihak menyelamatkan reformasi yang baru berjalan 15 tahun. Ia mengingatkan, semangat reformasi adalah eksekutif jangan memilki kewenangan terlalu kuat. Namun demikian, kalau pemerintah lemah, presidennya lemah dan parlemennya kuat juga tidak baik.

“Eksekutif memiliki ...Berita Selengkapnya

PEKANBARU, Berita HUKUM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau mengadakan Dialog yang bertajuk “Persoalan Pers, Persoalan Bangsa” dengan Ketua MK Mahfud MD dan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Dr. Indra Muklis Adnan, didampingi Ketua PWI Riau H. Dheni Kurnia di Hotel Pangeran, Pekanbaru (1/12).

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud memberi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ASEAN Election Management Bodies' Forum: Inspiring Credible ASEAN Election Management Bodies, di Istana Negara, Senin (3/10). Forum baru pertama kali dilaksanakan ini, terselenggara atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dengan International IDEA.

Dalam sambutan ...Berita Selengkapnya