JAKARTA, Berita HUKUM - Dana merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kampanye, sebab menentukan keterpilihan calon di satu sisi, dan dapat menimbulkan masalah di sisi lain. Seperti disampaikan oleh Senior Advisor Partnership - Prof. Ramlan Surbakti, Selasa (20/8) “Uang itu penting untuk demokrasi, terlebih teknologi dan komunikasi saat ini cuku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, sekalipun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah calon perseorangan, namun calon anggota legislatif (caleg) DPD tetap diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye.

Husni menjelaskan, keharusan caleg DPD yang melaporkan dana kampanye karena calon tetap terhitung se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bulan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengesahkan peraturan dana kampanye peserta Pemilu 2014. Pengesahan dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan, publik, parpol dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Target kami peraturan tentang dana kampanye akan dikeluarkan pada bulan Juni,“ ujar Komisioner KPU Juri Ardiantoro ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Para politisi non pengurus eksternal akan sangat dirugikan, jika penyelenggara pemilu tetap menerapkan aturan dana kampanye calon anggota legislatif yang akan berlaga di Pemilu 2014 mendatang.

Karena, setiap strategi calon legislatif akan terbaca. Sehingga, Caleg yang sudah masuk kepengurusan partai akan mengetahui strat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mencegah masuknya dana asing plus dana haram dalam Pemilu 2014, Koalisi Anti Utang (KAU) bersama Koalisi Mandiri Untuk Demokrasi (KMUD) kembali mengadakan diskusi publik terkait dana haram kampanye, Senin (29/4) di Jakarta.

Diskusi ini menghadirkan narasumber Chalid Muhammad (Dir Istitute Hijau Indonesia), Ray Rangku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan pendanaan kampanye dalam pemilu rawan dengan praktek pencucian uang dan korupsi.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, sejumlah kasus korupsi terindikasi adanya kaitan antara pembiayaan kampanye dengan korupsi. “Peraturan yang tidak tegas di dal ...Berita Selengkapnya

SOLO, Berita HUKUM - Setelah melewati fase awal Pemilukada DKI Jakarta, Jokowi-Ahok melakukan inovasi ikon teranyarnya. Sebelumnya, pasangan calon pemimpin daerah yang menjadi salah satu daerah metropolitan terpadat di dunia itu telah membuat ikon baju kotak-kotak, yang dinilai banyak pihak sebagai simbol kedekatan dengan masyarakat miskin.

Kini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, berjanji akan bersikap tegas jika, aliran dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ditemukan bersumber dari pemerintah, BUMD, asing, atau sumber yang tidak jelas, maka pencalonan mereka otomatis batal.

"Kalau auditor menemukan ada aliran dari pemerintah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri Batubara dan Biem Benjamin. Meralat pernyataan, bahwa pihaknya telah mengantongi dana kampanye Rp 15 miliar.

Menurut Manajer Tim Pemenangan Faisal-Biem, Tosca Santoso sejauh ini pihaknya masih berupaya mengumpulkan d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera mengusut sumber dan pengeluaran dana sosialisasi kampanye bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap calon yang berlatar pejabat atau penyelenggara negara.

Desakan ini disampaikan sejumlah pengunjuk rasa yang menakaman diri Komite Aks ...Berita Selengkapnya