SAMARINDA, Berita HUKUM - Ribuan Warga Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Kukar Bersatu (KRKB), Kamis (27/12) menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Kaltim.

Sebelum menggelar orasi didepan kantor Gubernur, ribuan warga Kukar yang membawa berbagai spanduk, terlebih dahulu massa yang umumn ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait usulan draft revisi UU Migas yang diusulkan oleh Pemerintah ke DPR RI, dan ketetapan pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam, Forum Pemuda untuk Kedaulatan Energi [FPKE] yang merupakan gabungan dari OKP tingkat nasional menyatakan pernyataan sikap, dengan konferensi pers yang dilakukan dikawasan Menteng, Cikini. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi unjukrasa mahasiswa yang tergabung dalam kepengurusan badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Badko HMI Kaltim-Tara) melakukan aksi demonstrasi didepan Hotel Indonesia (Bundaran HI) Jakarta Pusat.

Ratusan demonstran yang mengaku turun langsung dari daerah Kalimantan ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur kepada PT Pertamina (Persero) yang akan habis kontrak pada tahun 2017 dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

“Semua pihak butuh kejelasan, pemerintah sudah kasih arah jelas, arahnya kasih ke Pertamina,” tegas Menteri Energi d ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Ribuan masa pemuda dari berbagai unsur elemen masyarakat, Senin (39/12) melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut pengelolaan "Blok Mahakam" yang oleh pemerintah menyerahkan pengelolaannya kepada Pertamina, agar memberikan hak 30 persen bagi Kaltim sebagai daerah penghasil migas.

Ak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR sangat mendukung PT. Pertamina mengambil alih penguasaan migas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Pada 2017, kontrak Blok Mahakam yang dikuasai perusahaan Perancis dan Jepang itu, akan berakhir. Saatnya Pertamina menguasai sumber migas tersebut.

Demikian ditegaskan anggota Komisi VI Ferarri Roemawi saat rapa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mempertahankan Blok Mahakam, pada 12 Juli 2017 Senior VP Total E&P, Jean-Marie Guillermou menyatakan bersedia mengalokasikan hak partisipasi 30 persen kepada Pertamina selama masa trasnsisi 2017-2022. Pada 18 Juli 2017 VP Human Resources Total, Arividya Noviyanto menyatakan: ”Kalau 2014 blok Mahakam belum diputuskan, 20 ...Berita Selengkapnya

PANDEGLANG, Berita HUKUM - Yayasan Sarinah Bungkarno (YSBK) mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Pentingnya Blok Mahakam Untuk Bangsa Indonesia” yang dilaksanakan di Aula PKPRI Kabupaten Pandeglang hari Sabtu (13/4), yang dihadiri oleh masyarakat serta perwakilan Ormas, LSM, dan Mahasiwa se Provinsi Baten.

Dalam seminar nasional tersebut di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Sejak Pemerintah Orde Baru berkuasa, Blok Mahakam telah dikuasasi oleh perusahaan asing Total E & P Indonesie, perusahaan energi asal Perancis, selama hampir 50 tahun. Pada saat mulai dieksplorasi di tahun 1967, Blok Mahakam memiliki cadangan minyak sebesar 1,6 miliar barel minyak dan 21,2 triliyun kaki kubik gas.

Kekayaa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan massa dari Komite Aksi Untuk Kemakmuran Rakyat (KOMERRAT) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengawasi pihak-pihak yang berkepentingan atas pengelolaan Gas di Blok Mahakam agar tidak terjadi konspirasi yang merugikan negara, Kamis (14/2).

Dalam orasinya pendemo meminta kontrak pengelolaan ...Berita Selengkapnya