JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Sebab, Wihadi menilai adanya dampak dari pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat menurun. Sehingga, berdampak pada pendapa ...Berita Selengkapnya

BANJARMASIN, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, pelanggaran keimigrasian makin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada Maret 2016 lalu.

"Kita belum nyaman dengan pembebasan visa, dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Presiden (Perpres) No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan harus dicabut, karena telah membebani negara. Tidak saja pemerintah harus menambah jumlah personel pengawas orang asing, tapi juga membutuhkan tambahan anggaran. Kehadiran banyaknya orang asing, jangan selalu dianggap membanggakan. Sebaliknya, bisa m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Muslim menegaskan, Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kembali mengenai kebijakan bebas visa yang diberlakukan pada 169 negara. Menurutnya, jangan sampai kebijakan bebas visa itu malah berdampak negatif bagi bangsa Indonesia sendiri. Padahal tujuan dari kebijakan bebas visa itu untuk menaikan juml ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah menerapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dari beberapa bulan yang lalu. Target utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga juga mendatangkan devisa bagi negara. Namun, kebijakan ini dnilai malah tidak mendatangkan wisawatan secara signifikan.

...Berita Selengkapnya

MALUKU, Berita HUKUM - Terkait semakin maraknya kejahatan, bahkan penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga negara asing khususnya dari Tiongkok, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendesak pemerintah dalam hal ini Kementrian Luar Negeri RI agar meninjau kembali kebijakan bebas visa khususnya warga negara China, hal ini untuk menjaga kedaul ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan bahwa kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia untuk dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dan lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa ke beberapa negara ...Berita Selengkapnya

BALI, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Nawafie Saleh menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian sejak diberlakukannya kebijakan tersebut Maret 2016 lalu.

Menurut Nawafie, ia pernah menemukan pelanggaran turis pariwisata asi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan bebas Visa kepada Warga Negara Asing (WNA). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (19/1).

"Kebijakan bebas visa itu salah sasaran. Buk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia diminta melakukan evaluasi sekaligus moratorium terhadap kebijakan bebas visa terkait dengan upaya menggenjot pariwisata di Indonesia. Perlu dikaji juga apakah kebijakan bebas visa tersebut berbanding lurus dengan perolehan devisa.

Demikian saran yang disampaikan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati d ...Berita Selengkapnya