JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Taslim Chaniago kembali secara tegas menolak untuk bertugas sebagai anggota Banggar. Sikapnya ini menyusul adanya perintah dari Bendahara Fraksi PAN DPR Hendra Singkaru.

"Kemarin ( Rabu, 14/3-red), saya dihubungi bendahara fraks ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR asal Fraksi PAN, Taslim Chaniago memutuskan untuk mengundurkan diri dari Banggar DPR. Alasannya, ia tidak bisa menerima dan bekerja di ruangan Banggar DPR yang direnovasi hingga menelan biaya Rpa20 miliar.

“Saya memilih mengundurkan diri dari Banggar karena mempertimbangkan dan me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyatakan bahwa 2011 merupakan tahun pembajakan anggaran yang dilakukan para elite partai politik dan birokrat. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPR merupakan sumber praktik mafia anggaran.

Pembajakan anggaran itu, berakibat pada pengabai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Teka-teki dikeluarkannya status cekal terhadap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR asal Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati, akhirnya terjawab. Ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembahasan dana progran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan amplop yang diduga sebagai uang suap dari Sekda Pemkot Semarang, Jawa Tengah, AZ (Ahmad Zaenuri) yang diberikan kepada dua anggota DPRD Kota Semarang APS (Agung Purna Sarjono) dan M (Martono), ternyata hanya bernilai Rp 40 juta.

Meski relatif kecil, uang suap ini bukan hanya terkait pengesahan APBD tahun angg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta ikut bertanggung jawab atas kasus suap terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang trasmigrasi. Pasalnya, kedua lembaga ini yang menyetujui pencairan dana yang menjadi awal terjadinya penyuapan tersebut.

“Meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setdirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya membantah dakwaan JPU Zet Todung Allo. Hal ini terkait sangkaan bahwa uang suap Rp 2 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua (AJP) Dharnawati itu untuk Menakertrans Muhaimin Iskandar. Jusru uang itu akan diber ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski telah ditekan dan disudutkan pimpinan Komisi III DPR dalam rapat konsultasi, tak membuat nyali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ciut. Tim penyidik masih terus melakukan pengusutan dugaan adanya jaringan mafia di Badan Anggaran DPR.

"Pengusutan Banggar DPR belum selesai. Masih berlanjut, karena masih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey memberikan pertanyaan mengejutkan. Dirinya bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo melakukan pertemuan untuk menetapkan dana Percepatan Pembangunan Infrstruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 kabupaten.

Hal ini dikatakan Olly Dondokombey kepada wa ...Berita Selengkapnya