JAKARTA, Berita HUKUM - Di era digitalisasi saat ini, kedaulatan data dan keamanan di ruang siber merupakan bagian integral dari kedaulatan Bangsa Indonesia yang tidak bisa dikompromikan. Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan agar upaya memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi agenda prioritas pemerintah. Terlebih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi dengan tema "Pr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi usul inisitif DPR RI. Persetujuan tersebut diperoleh saat Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (4/7). Sebelumnya sepuluh fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan kerja sama tentang Penguatan Keamanan Siber dan Persandian di lingkungan TNI, yang berlaku dalam kurun waktu selama lima tahun.

Nota Kesepahaman kerja sama tersebut, ditanda tangani langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon menilai tugas dan kewenangan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) tidak jelas. Hal tersebut diungkapkannya dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (8/1).

"Mengacu kepada praktik di negara-negara lain, keamanan siber itu sebenarnya terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu ancaman siber (cyber threat) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah menyatakan setuju dengan keberadaan Satgas Anti SARA dan juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berada langsung di bawah Presiden. Namun ia menegaskan, kedua badan tersebut tidak di konversi menjadi alat untuk menghambat dan menekan kebebasan berpendapat.

"Saya setuju Satgas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017.

"Ini adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara, terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Menurutnya, Perpres BSSN ini perlu segera dilakukan sinergi antar lembaga beririsan.

"Perlu dicarikan kebijakan yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Keamanan data, informasi dan komunikasi di institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI semakin ditingkatkan. Penataan yang sifatnya informasi berklasifikasi atau bersifat rahasia itu dijalin melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Kejagung.

Dari ketiga kesepakatan kerjasama, satu ...Berita Selengkapnya