JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yaitu badan hukum publik yang berarti perannya melayani publik dan bertugas melindungi seluruh pekerja.

"Untuk melindungi pekerja, BPJS yang memiliki programnya harus benar benar dilaksanakan, karena itu amanat u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ombudsman RI menyatakan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terbukti ada maladministrasi. Pernyataan ini disampaikan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto sebagai laporan hasil akhir pemeriksaan (LHAP) atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dijelaskan Hery, maladmin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Siloam Hospitals Simatupang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Trauma Center (RSTC) BPJS Ketenagakerjaan pada, Kamis (14/4) lalu di Jakarta Selatan. Sebagai RTSC, RS Siloam TB Simatupang, di Jl.RA Kartini, Cilandak Jakarta Selatan memberikan layanan trauma yang terjadi pada karyawan akibat kecelakaan kerja, serta memerlukan laya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Usai memilih Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada minggu lalu, kini Komisi IX DPR RI kembali memilih Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Dari 10 nama yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, Komisi IX DPR RI memilih 5 nama yakni 2 orang dari unsur pekerja, 2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perubahan mekanisme pemberian manfaat salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), membuat keresahan di masyarakat.

Sebab, para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan dana jaminan hari tuanya, meskipun mereka sudah menjadi anggota selama 5 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Ketenagakerjaan wilayah DKI Jakarta Cabang Kebon Sirih, menyerahkan klaim jaminan kematian sebesar Rp 1,138 milliar kepada ahli waris Asri Arifah, Salah seorang peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT Indosat (Persero), atas nama Abdul Syukur Aris (Alm), di Kantor BPJS Ketenagaker ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil kajian sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Selasa (16/12) di Gedung KPK, Jakarta. Dalam kesempatan ini, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres sebagai aturan turunan dari pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum diterbitkan pemerintah. Padahal, banyak hal krusial yang perlu segera diatur, terutama menyangkut besarnya iuran dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk para pesertanya.

BPJS Ketenagakerjaan yang akan diber ...Berita Selengkapnya