Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    BKKBN
 
Resmi Jabat Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo akan Fokus Bonus Demografi | 2019-07-01 22:45:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nila F Moeloek resmi melantik Dr Hasto Wardoyo, SP OG(K) sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Auditorium Gedung BKKBN Pusat, Jalan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/7).

Setelah pembacaan Surat Keputusan Presiden terkait pelantikan Kepala BKK
...

BKKBN Gelar KKI: Wujudkan Revolusi Mental Guna Menuju Indonesia yang Berkarakter | 2016-06-02 16:35:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan kegiatan Konferensi Keluarga lndonesia (KKI) dengan tema "Melalui Pembangunan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Kita Wujudkan Revolusi Mental Guna Menuju Indonesia yang Berkarakter. Berlandaskan Pancasila", bertempat di Gedung BKKBN Halim, Jakarta pada ...

Komisi IX DPR Desak BKKBN Selesaikan Pendataan Keluarga | 2016-02-18 15:23:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR mendesak Kepala BKKBN RI untuk menyelesaikan program pendataan keluarga, serta melakukan koordinasi data dengan Kementerian/Lembaga lainnya agar dapat dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan pembangunan lainnya.

Demikian
...

BKKBN dan TNI Perkuat Jalinan Kerjasama dalam Penguatan Program KB | Thursday 03 Dec 2015 02:16:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan perjanjian kerjasama yaitu penandatangan Perpanjangan Nota Kesepahaman dalam memperkuat kemitraan dengan TNI dalam hal penguatan program KB.

Jumlah penduduk yang banyak dengan kualitas yang baik adalah aset pemban
...

Menkes Nila Melantik Surya Chandra Surapaty sebagai Kepala BKKBN | Wednesday 27 May 2015 01:20:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek hari ini melantik dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D menjadi Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru di Kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (26/5).

Setelah delapan bulan vakum, Surya Chandra terpilih menjadi Kepala BKKBN melalui open bidding yang diadakan oleh
...

Pertumbuhan Penduduk Tinggi, Presiden Perintahkan Revitalisasi BKKBN | Tuesday 19 Feb 2013 09:33:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,49 persen saat ini dinilai masih terlampau tinggi dari sasasaran sebesar 1 persen. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan dilakukannya revitalisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Presiden meminta agar BKKBN direvitalisasi d
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]