PALEMBANG, Berita HUKUM - Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi II, Mardani sempat menyinggung penerapan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih ada beberapa hal yang perlu di dalami.

"Mestinya tidak ada lagi pengangkatan honorer. Namun ternyata di Provinsi ini masi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang PNS Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur Ricky Elviandi Afrizal mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sidang perdana perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 134/PUU-XII/2014 ini digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa (16/12) di Ruang Sidang Pleno ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya setelah melewati beberapa kali masa persidangan, Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disahkan menjadi UU.

“Apakah secara keseluruhan RUU ASN dapat disetujui menjadi UU,”kata pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Pramono Anung. “Setuju…., ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR prihatin atas sikap pemerintah yang tidak serius dalam memperhatikan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang sudah berlangsung dengan perpanjangan 6 (enam) kali masa sidang, bahkan sudah 2 (dua) kali masa sidang tertunda.

“Kami mendapatkan kabar, bahwa baru-baru saja berlangsung rapat ka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan RB sampaikan perkembangan pembahasan secara utuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR 15 Februari nanti dan Sidang Kabinet.

“Saya meminta, pemerintah menyampaikan substansi lamp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN&RB) Eko Prasojo menyatakan bahwa nanti PNS yang dinyatakan terbukti korupsi dan menyalahgunakan jabatannya berdasarkan putusan pengadilan harus dipecat. Hal itu tertuang di dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi revisi UU 43 Tahun 1999 ...Berita Selengkapnya