Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Legislator Pertanyakan Konsistensi Pelaksanaan UU ASN | 2017-04-25 15:11:50

PALEMBANG, Berita HUKUM - Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi II, Mardani sempat menyinggung penerapan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih ada beberapa hal yang perlu di dalami.

"Mestinya tidak ada lagi pengangkatan honorer. Namun ternyata di Provinsi ini masi
...

UU Aparatur Sipil Negara Kembali Digugat ke MK | Thursday 18 Dec 2014 09:32:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang PNS Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur Ricky Elviandi Afrizal mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sidang perdana perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 134/PUU-XII/2014 ini digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa (16/12) di Ruang Sidang Pleno ...

DPR Setujui RUU ASN Menjadi UU | Thursday 19 Dec 2013 13:37:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya setelah melewati beberapa kali masa persidangan, Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disahkan menjadi UU.

“Apakah secara keseluruhan RUU ASN dapat disetujui menjadi UU,”kata pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Pramono Anung. “Setuju….,
...

DPR Prihatin Pemerintah Tidak Serius Terhadap RUU ASN | Thursday 16 May 2013 17:43:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR prihatin atas sikap pemerintah yang tidak serius dalam memperhatikan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang sudah berlangsung dengan perpanjangan 6 (enam) kali masa sidang, bahkan sudah 2 (dua) kali masa sidang tertunda.

“Kami mendapatkan kabar, bahwa baru-baru saja berlangsung rapat ka
...

DPR Minta Pemerintah Sampaikan Perkembangan RUU ASN Secara Utuh ke Presiden | Friday 08 Feb 2013 09:24:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan RB sampaikan perkembangan pembahasan secara utuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR 15 Februari nanti dan Sidang Kabinet.

“Saya meminta, pemerintah menyampaikan substansi lamp
...

RUU ASN Muat Pasal Pemecatan PNS Napi Korupsi | Saturday 10 Nov 2012 08:47:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN&RB) Eko Prasojo menyatakan bahwa nanti PNS yang dinyatakan terbukti korupsi dan menyalahgunakan jabatannya berdasarkan putusan pengadilan harus dipecat. Hal itu tertuang di dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi revisi UU 43 Tahun 1999 ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]