|
|||||
| DPR Setujui Surat Presiden terkait Abolisi - Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Diumumkan Bebas dari Hukuman! | 2025-08-01 09:11:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI resmi menyetujui dua surat Presiden RI Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi dan amnesti untuk para terpidana. Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usai gelar rapat konsultasi bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/ ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi III DPR Setujui Amnesti untuk Baiq Nuril | 2019-07-25 07:20:59 | |||||
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui pertimbangan pemberian Presiden Joko Widodo terkait amnesti untuk terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun, setelah mendengarkan penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly. Persetujuan itu disepakati secara aklamasi oleh seluruh ...Berita Selengkapnya |
|||||
| Ketua DPR Harap Presiden Segera Kirim Surat Amnesti Baiq Nuril | 2019-07-16 08:51:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap surat dari Presiden Joko Widodo terkait amnesti Baiq Nuril Maqnun bisa masuk ke Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada Senin (15/7/2019) sore ini. Maka dengan begitu, surat tersebut dapat langsung dibacakan dalam Rapat Paripurna yang sudah dijadwalkan Selasa (16/7) besok. |
||||
| Undang-undang Amnesti Rusia Disahkan | Thursday 19 Dec 2013 13:03:53 | |||||
 |
RUSIA, Berita HUKUM - Parlemen Rusia sudah mengesahkan undang-undang amnesti politik yang bisa membuat anggota Greenpeace dan Pussy Riot dibebaskan. |
||||
| Amnesti Internasional Laporkan Penyiksaan Tahanan Libya | Friday 27 Jan 2012 01:26:44 | |||||
 |
LONDON (BeritaHUKUM.com) – Organisasi hak asasi manusia, Amnesti International menyampaikan laporannya mengenai perlaku tahanan oleh milisi Libya. Berdasarkan laporan itu, sejumlah tahanan meninggal dunia, setelah disiksa pasukan milisi di pusat-pusat tahanan yang tersebar di Tripoli, Misrata dan Gheryan. |
||||
| Kebijakan Amnesti 6P Bernuansa Politis | Thursday 04 Aug 2011 19:44:37 | |||||
 |
JAKARTA-Tim Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI menilai, kebijakan amnesti 6P untuk para Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) oleh pemerintah Malaysia bernuansa politis dan merupakan siklus reguler menjelang diadakannya Pemilu. Disamping ada aspek politis dan ekonomi, hal itu merupakan cerminan problem struktural. |
||||
