JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin diduga telah menerbitkan surat asli tapi palsu (Aspal) terkait kemelut di Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Atas dugaan tersebut Amir Syamsuddin dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Rabu (12/9) di Map ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Posisi Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat tidak lagi dijabat Amir Syamsuddin. Kini, jabatannya tersebut telah digantikan Letjen TNI (Purn) TB Silalahi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat.

"Bukan (Amir Syamsuddin minta) mundur, tapi posisinya diganti Pak TB Silalahi," kat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkuham) Amir Syamsuddin akhirnya dikeluarkan dari posisi sebagai Wakil Ketua Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu). Hal ini didasari penolakan dari DPR.

"Untuk kelancaran tugas, Timsel memang harus melaporkan kepada DPR. Saya berpik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Di tengah-tengah pro-kontra rencana moratorium remisi koruptor yang akan dilaksanakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin, ada kabat mengejutkan. Ternyata nama sang menteri ini telah dilaporkan oleh Hendrik RE Assa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsudin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pendahulunya, Patrialis Akbar. Baginya, Patrialis merupakan sosok menteri yang sukses mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya.

"Tidak ada alasan seseorang bisa mengatakan Pak Patrialis gagal menjalankan t ...Berita Selengkapnya