Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Tanah
 
BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu | 2026-10-07 22:07:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima pengaduan warga RW 06 Kebon Sirih, Jakarta Pusat terkait polemik tukar guling atau ruislag Masjid Al Hurriyah dengan lokasi pengganti di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya menerima laporan warga yang mempertanyakan pros
...

Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah | 2026-09-24 19:39:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor diduga mengelola fasilitas hunian khusus menyerupai villa mewah untuk tempat tinggal narapidana atau warga binaan. Hal tersebut terungkap saat pihak Ombudsman RI melakukan kunjungan serta inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu 23 September 2026 dan menemukan sejumlah ti ...

SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat | 2026-09-06 10:10:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andrie Yunus semakin menunjukkan bahwa negara belum sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi korban.

Hal tersebut disampaikan Hendardi di Jakarta, Minggu (6/9/2026), menyikapi putusan banding Pengadilan
...

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas | 2026-08-05 11:01:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa narasi
...

Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah | 2026-07-08 16:15:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo. Sejumlah tindakan paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan oleh I Ketut Darpawan sebaga
...

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum? | 2026-07-05 08:42:51

Oleh: Edy Mulyadi

KASUS DUGAAN ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi sudah bergulir ke pengadilan. Sepertinya bakal seru.

Pertanyaan dan kritik atas selembar kertas bernama ijazah harus diselesaikan lewat pengadilan.

Harusnya kritik berbasis penelitian dibalas dengan argumen dan bukti. Bukan dengan pasal-pasal pidana. Aneh! Tapi, itulah
...

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional | 2026-07-03 11:38:37


JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia ...

Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby | 2026-07-03 11:15:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.

Raja Juli Antoni diduga terlibat dalam pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun akan menelusuri keterlibatan Raj
...

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.? | 2026-06-14 18:47:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan menyoroti perolehan gelar Doktor (S3) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Pasalnya, proses waktu studi untuk menempuh program gelar doktoral diduga tidak sebagaimana mestinya atau cenderung kilat atau relatif singkat.

"Berdasarkan data yang tercan
...

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan | 2026-06-12 19:01:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Logis 08 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan. Desakan kepada lembaga antirusuah itu disampaikan saat m ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]