| Kasus Tanah |
|
|
| |
| BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu | 2026-10-07 22:07:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima pengaduan warga RW 06 Kebon Sirih, Jakarta Pusat terkait polemik tukar guling atau ruislag Masjid Al Hurriyah dengan lokasi pengganti di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya menerima laporan warga yang mempertanyakan pros ...Berita Selengkapnya |
| Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah | 2026-09-24 19:39:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor diduga mengelola fasilitas hunian khusus menyerupai villa mewah untuk tempat tinggal narapidana atau warga binaan. Hal tersebut terungkap saat pihak Ombudsman RI melakukan kunjungan serta inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu 23 September 2026 dan menemukan sejumlah ti ...Berita Selengkapnya |
| SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat | 2026-09-06 10:10:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andrie Yunus semakin menunjukkan bahwa negara belum sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi korban.
Hal tersebut disampaikan Hendardi di Jakarta, Minggu (6/9/2026), menyikapi putusan banding Pengadilan ...Berita Selengkapnya |
| RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas | 2026-08-05 11:01:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa narasi ...Berita Selengkapnya |
| Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah | 2026-07-08 16:15:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo. Sejumlah tindakan paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan tidak sah.
Putusan tersebut dibacakan oleh I Ketut Darpawan sebaga ...Berita Selengkapnya |
| Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum? | 2026-07-05 08:42:51 |
 |
Oleh: Edy Mulyadi
KASUS DUGAAN ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi sudah bergulir ke pengadilan. Sepertinya bakal seru.
Pertanyaan dan kritik atas selembar kertas bernama ijazah harus diselesaikan lewat pengadilan.
Harusnya kritik berbasis penelitian dibalas dengan argumen dan bukti. Bukan dengan pasal-pasal pidana. Aneh! Tapi, itulah ...Berita Selengkapnya |
| Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional | 2026-07-03 11:38:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia ...Berita Selengkapnya
|
| Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby | 2026-07-03 11:15:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.
Raja Juli Antoni diduga terlibat dalam pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun akan menelusuri keterlibatan Raj ...Berita Selengkapnya |
| Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.? | 2026-06-14 18:47:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan menyoroti perolehan gelar Doktor (S3) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Pasalnya, proses waktu studi untuk menempuh program gelar doktoral diduga tidak sebagaimana mestinya atau cenderung kilat atau relatif singkat.
"Berdasarkan data yang tercan ...Berita Selengkapnya |
| KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan | 2026-06-12 19:01:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Logis 08 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan. Desakan kepada lembaga antirusuah itu disampaikan saat m ...Berita Selengkapnya |
|
|