JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah fraksi di DPR RI menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencatat defisit lebih besar dari target awal.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta menjaga keberlanjutan fiskal di tengah meningkatnya beban utang.

Anggota DPR F ...Berita Selengkapnya

Oleh: Anthony Budiawan


SEMENTARA INI, Bapak dan Ibu Dewan (Perwakilan Rakyat) mungkin tidak memperhatikan lagi pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Keuangan Negara secara seksama.

Hal ini dapat dimaklumi.

Karena Dewan sudah kehilangan Hak Budget atau Hak Anggaran sampai tahun 2022 akibat dikeluarkannya Peratura ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani setelah sebelumnya K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada akhir April lalu mengungkap bahwa Pemerintah membutuhkan Rp 1.439,8 triliun untuk menutup defisit APBN 5,07 persen. Pembiayaan tersebut akan dipenuhi dengan menerbitkan surat utang pemerintah pada Kuartal II hingga IV mencapai Rp 856,8 triliun, yang bersumber dari Sur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - APBN 2016 masih menjadikan penerimaan dari sektor pajak sebagai tulang punggung. Hal itu bisa dibaca dari jumlah penerimaan pajak yang mencapai Rp1.505 triliun dari total pendapatan sebesar Rp1.823 triliun. Artinya, lebih dari 80 persen pendapatan negara di APBN 2016 berasal dari pajak. Angka itu naik 1,1 persen jika dibandi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Pembahasan RAPBN dibahas secara intensif selama satu bulan oleh Badan Anggaran DPR RI. RAPBN ini bersifat baseline, karena berada pada masa transisi pemerintahan, sehingga dapat memberikan ruang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran dalam RAPBN 2013, untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jalan sepanjang 4.431 km akan dibangun dari Sumatera hingga Papua. Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam pidato Nota Keuangan 2013 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, pembangunan itu bertujuan meningkatkan tin ...Berita Selengkapnya