Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    APBD
 
Krisna Murti: Nuansa Politik Tidak Boleh Dimasukkan Ke Nuansa Hukum | Friday 20 Nov 2015 05:23:37

JAKARTA, BERITA HUKUM - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Diktipikor Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan tersangka baru dalam kasus Uninterruptible Power Supply (UPS) APBD DKI Jakarta. Dua tersangka baru tersebut yakni politisi Partai Hanura Fahmi Zulfikar dan politisi Partai Demokrat Muhammad Firmansyah.

Kris
...

Cek Pencairan Dana Zulkarnaen Tidak Jelas Penggunaanya | Friday 28 Sep 2012 01:24:18

MEDAN, Berita HUKUM - Beberapa cek pencairan di Pemkab Simalungun tidak jelas penggunaannya. Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Wilayah Sumatera Utara, terdapat kerugian negara sebesar Rp 529.654.638. Demikian yang dikatakan saksi ahli Darwin Napitupulu dalam persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, (27/9) deng ...

Mantan Bupati Simalungun Didakwa 20 Tahun Penjara | Thursday 21 Jun 2012 02:05:13

MEDAN (BeritaHUKUM.com) - Mantan Bupati Kabupaten Simalungun periode 2005-2010, Drs T Zulkarnaen Damanik duduk di kursi Pengadilan Tipikor Medan, dan terancam 20 tahun penjara. Beliau didakwa korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005-2006, hingga merugikan negara sebesar Rp 529.654.638.

"T Zulkarnaen Damanak, di dampi
...

Soemarmo Dimintai 10 Miliar Oleh Anggota DPRD Semarang | Tuesday 19 Jun 2012 00:42:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hari ini, sidang perkara suap pembahasan anggaran APBD Kota Semarang dengan terdakwa Walikota Semarang non aktif, Soemarmo Hadi Saputro, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/6).

Kali ini, sidang yang mengagendakan medengar keterangan saksi dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).
...

Wali Kota Semarang Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara | Wednesday 13 Jun 2012 15:32:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Walikota Semarang non aktif, Soemarmo Hadi Saputro terancam hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp 250 juta.

Hal itu sesuai dengan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yaitu, pasal 5 ayat 1 ayat huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling
...

Dilaporkan Ke BK DPR, Nasir Jamil Menganggap KPP Cuma Cari Sensasi | Tuesday 12 Jun 2012 23:10:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polemik perpindahan pengadilan untuk persidangan Wali Kota Semarang nonaktif Soemarmo, bisa dikatakan semakin hangat. Pasalnya Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melaporkan beberapa Anggota Komisi III DPR RI ke Badan Kehormatan (BK) karena dinilai telah melakukan intervensi proses hukum tersebut.

Terkait dengan hal te
...

Masalah Keamanan Sidang Soemarmo, KPK Serahkan Kepada Polisi | Tuesday 12 Jun 2012 16:35:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mengenai pengamanan sidang perdana Wali Kota Semarang (Nonaktif), Soemarmo Hadi Saputro yang akan digelar besok. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak menyiapkan secara khusus.

Menurut Karo Humas KPK, Johan Budi pihaknya, menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian. “Saya kira tidak ada (pengama
...

Ketua DPR Kendal Jawa Tengah Jadi Tahanan KPK | Saturday 14 Apr 2012 02:47:59

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menahan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal, Jawa Tengah, Murdoko karena diduga terlibat tersangka korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kendal.

Murdoko di tahan pada pertamakali dirinya diperiksa tim penyidik KPK. Saat ditemui wartawan, setelah menj
...

Terpidana Mochtar Mohammad Tidak Berniat Malarikan Diri | Friday 23 Mar 2012 01:42:02

BEKASI (BeritaHUKUM.com) - Walikota Bekasi Jawa Barat non aktif, Mochtar Mohamad yang juga terpidana korupsi dinilai tidak berupaya melarikan diri paska penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah vila di Bali pada rabu (21/3) kemarin." di Bali pa Mochtar hanya sebatas transit yang sebelumnya berada di Gorontalo dalam rang ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]