JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batas waktu kepada Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menggelar pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Aceh selambat-lambatnya hingga 9 April mendatang. 2012.

"Sesuai kondisi yang ada serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tiga orang yang berasal dari anggota partai politik (parpol) terlacak ikut mendaftar sebagai calon calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka pun diminta mundur dari pencalonan, menyusul putusan uji material Mahkamah Konstitusi (MK).

“Benar, ada aanggota parpol mendaftar. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sidang perdana uji material (judicial review) terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, berakhir antiklimaks. Pasalnya, pihak pemohon menarik gugatannya. Penarikan tersebut disebabkan UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah digantikan UU Nomor 15 Tahun 2011.

Mahkamah Konstitusi (MK) p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 mendatang diprediksi lebih rawan mendapat intervensi dari partai politik. Pasalnya, dalam RUU Penyelenggara Pemilu yang tengah dikerjakan DPR bersama pemerintah, terlalu banyak pasal yang mengatur campur tangan parpol.

"Kalau dilihat dari draf, dan pasal-pasal yang sudah disetujui, semuanya dikasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Centre for Electoral Reform (Cetro) mengusulkan, agar sistem Pemilu 2014 berbasis elektronik. Dengan sistem itu, pemilu akan efisiensi dan efektifitas, karena pemungutan suara tidak lagi memerlukan surat suara. Sehingga biaya percetakan surat suara, distribusi, dan anggaran bagi panitia pemungutan suara (PPS), serta tempat pemungutan suara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Setelah gagal menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu pada masa sidang sebelumnya, Komisi II DPR langsung bergegas menggelar rapat untuk menuntaskan proses singkronisasi, menyelesaikan sejumlah pasal yang tersisa.

Meskipun semangat penyelesaian RUU ini ingin dikebut dalam waktu sepekan, pembahasan beberapa pasal k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah selesai dibahas dan segera diajukan oleh pemerintah ke DPR pada September mendatang. Diharapkan segera dapat diselesaikan dengan cepat untuk segra disahkan menjadi UU.

"Mudah-mudahan bulan September nanti sudah bisa diajukan dan Ampresnya (amanat presiden) segera keluar," kata Menteri Dala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-DPR akhirnya mengesahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihah Umum (Pemilu) menjadih Undang-undang (UU). Hal ini diputuskan dalam rapat Paripurna sebagian besar Anggota Dewan menyatakan setuju. Wakil Ketua DPR Pramono Anung langsung mengetuk palu, begitu mendengar pernyataan serempak dari anggota dalam rapat yang berlangsung di gedu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meyakini hasil penyidikan Polri tidak akan berbeda dengan fakta temuan Panja Mafia Pemilu mengenai keterlibatan Andi Nurpati. Fakta-fakta yang terungkap di Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR, diyakininya sama dengan fakta yang ditemukan tim penyidik Bareskrim Polri.

Hasil penyidikan Polri, diharapk ...Berita Selengkapnya